FMPS tuding Anggaran 2022 sebesar 750Jt di Korkab PKH menjadi Faktor Tingginya Kemiskinan di Sumenep

- Pewarta

Kamis, 4 April 2024 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Khairil Ahdi saat menyampaikan Orasinya di Gedung Dinsos P3A kabupaten Sumenep.

Foto. Khairil Ahdi saat menyampaikan Orasinya di Gedung Dinsos P3A kabupaten Sumenep.

SUMENEP, nusainsider.com Pada periode ke 2 kepemimpinan Joko Widodo, Pemerintah Indonesia gencar melakukan langkah-langkah konkret dan solutif untuk mengentaskan angka kemiskinan di Negara Indonesia.

Salahsatu program yang berhasil digulirkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pengelolaannya melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berkat adanya program andalan Jokowi tersebut angka kemiskinan di berbagai penjuru daerah terbukti mengalami penurunan.

Kendati begitu, guna mengantisipasi terjadinya penerima tidak tepat sasaran, Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI) melakukan rekrutmen pendamping PKH untuk seluruh desa dan kelurahan di pelosok negeri guna mengkawal betul anggaran PKH sampai kepada tangan penerima, “kata Khairil Ahdi dalam Orasinya digedung Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kabupaten Sumenep, Jumat 4 April 2024.

Baca Juga :  Harmoni Bumi Sumekar ; Silaturahmi dan Buka Bersama Bupati dengan Insan Media Berlangsung Sukses

Selain itu, mereka (red. Pendamping PKH) juga diberikan Mandat untuk melakukan pemutakhiran data di lapangan supaya bantuan itu jatuh pada tangan yang tepat sasaran.

Namun, realitas berbanding terbalik dengan apa yang menjadi kehendak orang nomor wahid di Indonesia. Program tersebut ditengarai berpolemik dan menjadi bancakan kebanyakan orang karena pemutakhiran data di lapangan jauh panggang dari spesifikasi kelayakan.

Hal itu dibuktikan dengan keluh kesah masyarakat terkait amburadulnya data kemiskinan yang sudah dilakukan pemutakhiran, “Pungkasnya.

Hairil sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Fakta di lapangan membuktikan masih banyak warga miskin yang tidak masuk data by name by adress terutama dari tingkat desa hingga Kabupaten.

Salahsatu contoh kejanggalan itu nampak jelas dibuktikan di wilayah kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelusuran kami (FMPS) di lapangan, dalam pemuktahiran data sebagaimana dianggarkan oleh dinas Sosial kabupaten sumenep pada tahun 2022 sebesar 750 juta Rupiah, anggaran yang lumayan besar itu seharusnya pendataannya benar-benar dilakukan untuk memperoleh data konkret di lapangan.

Akan tetapi dari hasil temuan di lapangan banyak ditemui titik yang mengalami kejanggalan termasuk misal adanya rumah megah yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), “Lanjutnya.

Baca Juga :  Bekerjasama Dengan Ar-Raudah Computer, SMSI Sumenep Kembali Berbagi Ratusan Takjil Gratis

Dengan anggaran tersebut seharusnya pendataan dilakukan dengan hati-hati dan betul dilakukan supaya bantuan itu tepat sasaran.

Bahkan hasil temuan kami (FMPS) ada banyak rumah mentereng megah menjadi PM di beberapa titik, yang sudah dipampang stiker penerima manfaat (labelisasi).

Seharusnya, anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk pemuktahiran data tidak lagi terjadi temuan semacam ini. Sementara itu juga kepala dinas sosial kabupaten sumenep harus melakukan koordinasi terus-menerus dengan para pendamping PKH supaya hal semacam ini tidak lagi terjadi, kepala dinas sosial juga harus banyak melakukan berbagai perbaikan data KPM di sumenep.

Dengan data yang asal-asalan tersebut tentunya juga berimbas pada angka kemiskinan di kabupaten sumenep, yang terus buncit dan selalu mendapatkan rangking 3 (tiga) di jawa timur dari daerah termiskin, “pungkasnya.

Dalam aksinya tersebut FMPS membawa berbagai tuntutan :

  1. Kepala dinas sosial harus melakukan koordinasi dengan pendamping PKH dengan adanya temuan kami di atas.
  2. Kepala dinas sosial harus Lakukan evaluasi pemuktahiran data yang anggarannya 750 juta, anggaran dimakan rayap atau hanya ada anggarannya? Kadis harus ambil sikap.
  3. Kepala dinas sosial juga harus melakukan monitoring secara berkala untuk mengawal anggaran negara supaya benar tiba di tangan yang tepat.

Sementara itu, Kordinator Pendamping Keluarga Harapan (Korkab PKH) kabupaten Sumenep Agus Budi Mulyo belum juga menampakkan diri terkait berbagai tuntutan Aktivis yang merupakan bagian dari pelaksana Program Pemutakhiran data dengan Anggaran 750Juta Rupiah tersebut.

Sehingga, massa aksi mengecam akan kembali melakukan aksi lanjutan usai lebaran dengan jumlah massa yang lebih banyak serta akan dilakukan pelaporan kepada Kemensos RI terkait polemik Progran yang dikucurkan di Sumenep. (*)

Loading

Penulis : Mif

Berita Terkait

Sukir Ahmad Mahasiswa Unisma Malang Raih Juara Satu Lomba Menulis Artikel Nasional
Disperkimhub Sumenep Berupaya Tertibkan Parkir Liar depan Pemkab Sumenep, Begini
GARI dan Bea Cukai Madura Amini Soal Keberadaan Bigbos dibelakang Permainan Rokok Ilegal.
Disperkimhub Sumenep Gelar Sosialisasi dan Validasi Hasil Pemetaan GIS
Polres Sumenep Gelar Gaktibplin Personel Ciptakan Kedisiplinan Dalam rangka Ops Patuh Semeru 2024
Hadir di Bangkalan, Senator Terpilih Ini Sebut Bus Trans Jatim Miliki Inner Beauty
Jong Sumekar: Prediksi Partisipasi Pemilih Pilbup Sumenep 2024 Menurun Drastis, KPU Terkesan Apatis
Menegangkan, ALARM Sumenep akan Laporkan Pelanggaran Proyek Perbaikan Terminal Arya Wiraraja

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:55 WIB

Sukir Ahmad Mahasiswa Unisma Malang Raih Juara Satu Lomba Menulis Artikel Nasional

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:17 WIB

Disperkimhub Sumenep Berupaya Tertibkan Parkir Liar depan Pemkab Sumenep, Begini

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:23 WIB

GARI dan Bea Cukai Madura Amini Soal Keberadaan Bigbos dibelakang Permainan Rokok Ilegal.

Rabu, 17 Juli 2024 - 14:11 WIB

Disperkimhub Sumenep Gelar Sosialisasi dan Validasi Hasil Pemetaan GIS

Rabu, 17 Juli 2024 - 11:46 WIB

Hadir di Bangkalan, Senator Terpilih Ini Sebut Bus Trans Jatim Miliki Inner Beauty

Senin, 15 Juli 2024 - 19:00 WIB

Jong Sumekar: Prediksi Partisipasi Pemilih Pilbup Sumenep 2024 Menurun Drastis, KPU Terkesan Apatis

Senin, 15 Juli 2024 - 15:21 WIB

Menegangkan, ALARM Sumenep akan Laporkan Pelanggaran Proyek Perbaikan Terminal Arya Wiraraja

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:13 WIB

Melalui Tulisan, Lia Istifhama Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif Penggerak Literasi

Berita Terbaru