SUMENEP, nusainsider.com — Pembangunan gedung Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah selesai dan rampung.
Pembangunan KIHT tahap satu hingga tahap tiga tahun ini menelan biaya Rp. 16,444,350,605 miliar. Meskipun sudah dibangun, gedung yang berada di Kecamatan Guluk-Guluk ini hingga saat ini belum difungsikan.
Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Sumenep, Miftahul Arifin mengatakan, tidak beroperasinya KIHT ini karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai.
“Pagarnya belum selesai, peralatan penunjang dan perangkat kebutuhan lainnya juga belum ada,” ungkapnya kepada nusainsider.com, Senin (21/8/2023).
Miftah menegaskan, anggaran diatas belum lagi masalah pengawasan KIHT, pihaknya atas nama aktivis mahasiswa menyayangkan anggaran pembangunan yang berasal dari Kementerian Keuangan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak direalisasikan maksimal.
Secara kebijakan, pihaknya tetap akan mempertanyakan terkait fungsi dan manfaatnya serta master plan yang telah diatur serta ditetapkan.
“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) diawal menyampaikan ke berbagai media bahwa dirinya optimis akan sesuai dengan master plan yang telah direncanakan,” jelasnya.
Sesuai master plan tersebut, KIHT ini akan mengakomodir pelaku industri rokok yang tidak memiliki akses ke bea cukai dan tidak punya modal.
“Melalui KIHT ini, mereka akan difasilitasi. Tapi faktanya hingga saat ini petani tembakau bahkan pengusaha pabrikan masih belum sama sekali mendapatkan arahan,” imbuhnya mantan ketua PMII STITA.
Dia berharap agar kawasan industri rokok tersebut segera beroperasi supaya keberadaannya tidak mubazdir.
Kabar terakhir yang kami terima, selain infrastruktur dan alat-alat yang belum lengkap, juga dikarenakan sistem pengelolaan yang masih belum jelas, “pungkasnya.
Lagi-lagi ini alibi Kepala dinas UMKM dan perindag untuk mengelabuhi aktivis mas. Kita sudah pegang data anggaran KIHT Dari awal sampai Akhir, bahkan belanja bahan cetak, atk dan sebagainya.
” Akan kita hajar habis-habisan pengelolan anggaran KIHT yang tak Jelas ini”, kecamnya.
Sementara itu, kadiskop UMKM Dan perindag, Chainur Rasyid saat di konfirmasi wartawan media ini di kantornya terburu-buru untuk mengikuti rapat pada pukul 14.05 Wib, dan kembali dikonfirmasi lagi pada pukul 21.57 Wib pihaknya enggan mengomentari.
” Maaf sebaiknya besok pagi di kantor saja mas, agar lebih jelas. bisa pagi pukul 7.30 Wib”, Ungkapnya kepada media nusainsider.com
