Kepala Cabang PT PELNI Melarang Wartawan Sulut Masuk Dan Meliput Di Dalam Pelabuhan Bitung

- Pewarta

Minggu, 13 Agustus 2023 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BITUNG, nusainsider.com  Kepala cabang pelni bitung membuat larangan terhadap aktivitas insan pers di kawasan pelabuhan bitung maupun di atas kapal pelni yang sandar di pelabuhan samudra bitung. (Sabtu, 12/08/2023)

Peraturan larangan tersebut di berlakukan untuk seluruh wartawan yang hendak melakukan investigasi maupun peliputan di dalam kawasan pelabuhan.

Hal tersebut jelas-jelas menimbulkan tanda tanya, apa yang sengaja disembunyikan dan ditutup-tutupi sehingga awak media yang sudah diatur dalam UU Pers dilarang untuk mencari dan menggali informasi sesuai amanat undang-undang?

Baca Juga :  Aktivis ALARM Sebut Anggaran DBHCHT 2022 Sebesar 8,3M di Dinsos Sumenep Tak Jelas

Joni Samsudin selaku kepala cabang pelni bitung saat dikonfirmasi awak media lewat pesan singkat WhatsApp menerangkan bahwa wartawan harus memiliki ijin dari pihak pelindo.

“Bukan Pelarangan tetapi terkait surat izinnya saja dari Pelindo selaku pengelola pelabuhan dimana Pelabuhan Nusantara Bitung sudah menerapkan ISPS Code,” Tulis Joni Samsudin selaku kepala cabang pelni

Dengan pernyataan tersebut, kepala cabang pelni bitung terlihat melakukan aturan sepihak dan cacat formal serta mencederai undang-undang pers.

Di lain sisi, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pelindo terkait pelarangan wartawan di dalam kawasan pelabuhan bitung dengan mendatangi kantor pelindo namun Ramdan Affan selaku GM Pelindo tidak berada ditempat.

Baca Juga :  Anggaran Ratusan Juta Pengembangan Wisata Pantai Lombang Raib, Fakta Foundation ; Akan Kita Kawal

Awak media juga berupaya menghubungi pihak pelindo Ramdan Affan selaku GM pelindo melalui pesan singkat Whatsaap namun enggan merespon.

Sementara tugas dan fungsi wartawan jelas tertuang dalam Undang-undang pers republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Loading

Berita Terkait

Sukir Ahmad Mahasiswa Unisma Malang Raih Juara Satu Lomba Menulis Artikel Nasional
Dorong UMKM Naik Kelas: KKN 122 Banyuwangi Gelar Pelatihan Digitalisasi Usaha
Hadir di Bangkalan, Senator Terpilih Ini Sebut Bus Trans Jatim Miliki Inner Beauty
Menegangkan, ALARM Sumenep akan Laporkan Pelanggaran Proyek Perbaikan Terminal Arya Wiraraja
Industri Hulu Migas Dukung Peluncuran Kemitraan Pembangunan Ruang Hijau
KORWIL PAKJ Desak KPK Usut Tuntas Jaringan Relasi Kekuasaan Korupsi Dana Hibah Jatim
Anggota DPR RI Minta Gaji Pekerja OTC yang Telat Segera di Bayarkan
Petani Sumenep Pusing, Bank Plat Merah Mengering

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:55 WIB

Sukir Ahmad Mahasiswa Unisma Malang Raih Juara Satu Lomba Menulis Artikel Nasional

Rabu, 17 Juli 2024 - 16:47 WIB

Dorong UMKM Naik Kelas: KKN 122 Banyuwangi Gelar Pelatihan Digitalisasi Usaha

Rabu, 17 Juli 2024 - 11:46 WIB

Hadir di Bangkalan, Senator Terpilih Ini Sebut Bus Trans Jatim Miliki Inner Beauty

Senin, 15 Juli 2024 - 15:21 WIB

Menegangkan, ALARM Sumenep akan Laporkan Pelanggaran Proyek Perbaikan Terminal Arya Wiraraja

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:27 WIB

Industri Hulu Migas Dukung Peluncuran Kemitraan Pembangunan Ruang Hijau

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:10 WIB

KORWIL PAKJ Desak KPK Usut Tuntas Jaringan Relasi Kekuasaan Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:36 WIB

Anggota DPR RI Minta Gaji Pekerja OTC yang Telat Segera di Bayarkan

Senin, 8 Juli 2024 - 15:58 WIB

Petani Sumenep Pusing, Bank Plat Merah Mengering

Berita Terbaru