Kepala Cabang PT PELNI Melarang Wartawan Sulut Masuk Dan Meliput Di Dalam Pelabuhan Bitung

- Pewarta

Minggu, 13 Agustus 2023 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BITUNG, nusainsider.com  Kepala cabang pelni bitung membuat larangan terhadap aktivitas insan pers di kawasan pelabuhan bitung maupun di atas kapal pelni yang sandar di pelabuhan samudra bitung. (Sabtu, 12/08/2023)

Peraturan larangan tersebut di berlakukan untuk seluruh wartawan yang hendak melakukan investigasi maupun peliputan di dalam kawasan pelabuhan.

Hal tersebut jelas-jelas menimbulkan tanda tanya, apa yang sengaja disembunyikan dan ditutup-tutupi sehingga awak media yang sudah diatur dalam UU Pers dilarang untuk mencari dan menggali informasi sesuai amanat undang-undang?

Baca Juga :  Aktivis ALARM Sebut Anggaran DBHCHT 2022 Sebesar 8,3M di Dinsos Sumenep Tak Jelas

Joni Samsudin selaku kepala cabang pelni bitung saat dikonfirmasi awak media lewat pesan singkat WhatsApp menerangkan bahwa wartawan harus memiliki ijin dari pihak pelindo.

“Bukan Pelarangan tetapi terkait surat izinnya saja dari Pelindo selaku pengelola pelabuhan dimana Pelabuhan Nusantara Bitung sudah menerapkan ISPS Code,” Tulis Joni Samsudin selaku kepala cabang pelni

Dengan pernyataan tersebut, kepala cabang pelni bitung terlihat melakukan aturan sepihak dan cacat formal serta mencederai undang-undang pers.

Di lain sisi, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pelindo terkait pelarangan wartawan di dalam kawasan pelabuhan bitung dengan mendatangi kantor pelindo namun Ramdan Affan selaku GM Pelindo tidak berada ditempat.

Baca Juga :  Anggaran Ratusan Juta Pengembangan Wisata Pantai Lombang Raib, Fakta Foundation ; Akan Kita Kawal

Awak media juga berupaya menghubungi pihak pelindo Ramdan Affan selaku GM pelindo melalui pesan singkat Whatsaap namun enggan merespon.

Sementara tugas dan fungsi wartawan jelas tertuang dalam Undang-undang pers republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Loading

Berita Terkait

Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama
Ketika Ning Dan ‘Santri’ Sama-sama Selangkah Menuju Parlemen, Berkah NU?
Empat Caleg DPD RI Jawa Timur Potensi Lolos Senayan, Ini Orangnya
Persaingan Ketat! Delapan Caleg DPR RI di Prediksi Bakal Lolos Senayan
Berikut Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur XIV Potensi Lulus 10 Besar
Khofifah Sebut Implementasi Ilmu Terapan Atasi Permasalahan Petani Garam
Hampir 2 Tahun “Beku” Laporan Penyalahgunaan Dana Desa Tahap III Desa Maumbi Akhirnya Di Buka Kembali
Perlu Ada Koordinasi Dan Kolaborasi,Kasi Humas Polres Minahasa Utara Ipda Deddy Kodoati

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 22:44 WIB

Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama

Senin, 26 Februari 2024 - 21:21 WIB

Ketika Ning Dan ‘Santri’ Sama-sama Selangkah Menuju Parlemen, Berkah NU?

Senin, 26 Februari 2024 - 16:45 WIB

Empat Caleg DPD RI Jawa Timur Potensi Lolos Senayan, Ini Orangnya

Senin, 26 Februari 2024 - 14:20 WIB

Persaingan Ketat! Delapan Caleg DPR RI di Prediksi Bakal Lolos Senayan

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:23 WIB

Khofifah Sebut Implementasi Ilmu Terapan Atasi Permasalahan Petani Garam

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:49 WIB

Hampir 2 Tahun “Beku” Laporan Penyalahgunaan Dana Desa Tahap III Desa Maumbi Akhirnya Di Buka Kembali

Rabu, 21 Februari 2024 - 11:32 WIB

Perlu Ada Koordinasi Dan Kolaborasi,Kasi Humas Polres Minahasa Utara Ipda Deddy Kodoati

Minggu, 18 Februari 2024 - 23:42 WIB

13 Anggota KPPS di Jawa Timur Meninggal Dunia, Begini Kata Gubernur Jatim

Berita Terbaru