JAKARTA, nusainsider.com — Dua tahun menjalankan mandat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama tidak hanya aktif menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan daerah juga dibawanya ke ruang kebijakan nasional melalui gagasan, pengawasan, serta keterlibatan dalam pembahasan regulasi.
Sejak dilantik pada 1 Oktober 2024, senator yang akrab disapa Ning Lia itu menempatkan persoalan masyarakat sebagai pijakan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Sejumlah isu yang menjadi perhatiannya meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, Transfer ke Daerah (TKD), penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertanahan, pelayanan haji, hingga arah pembangunan nasional jangka panjang.
Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI memiliki mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. DPD RI memiliki kewenangan mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tersebut.
Kewenangan tersebut diperkuat melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Karena itu, kerja seorang senator tidak berhenti pada kehadiran di ruang sidang. Tantangan utamanya adalah bagaimana aspirasi masyarakat daerah dapat diterjemahkan menjadi masukan dalam proses perumusan kebijakan nasional.
MBG: Gizi Sekaligus Penggerak Ekonomi Daerah
Salah satu isu yang mendapat perhatian Ning Lia sejak awal masa jabatannya adalah program MBG.
Dalam 100 hari pertama sebagai senator, Ning Lia melihat MBG tidak semata sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Menurutnya, program tersebut juga memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi lokal apabila rantai pasoknya melibatkan petani, peternak, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha pangan di daerah.
Gagasan itu kemudian diwujudkan melalui keterlibatannya dalam pengawasan pelaksanaan MBG di Jawa Timur.
Pada November 2025, Ning Lia juga turun langsung dalam peresmian Dapur Sehat BGN di Surabaya yang dirangkaikan dengan edukasi gizi dan pemberian bantuan kepada masyarakat.
Bagi Ning Lia, keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Dampak ekonomi, keterlibatan masyarakat lokal, dan keberlanjutan program di daerah juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Pendidikan: Dorong Pemerataan dan Inklusivitas
Saat menjadi anggota Komite III DPD RI, Ning Lia turut menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai keberlangsungan sekolah swasta, pemerataan tenaga pendidik, perlindungan guru, hingga pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.
Dalam pembahasan kebijakan pendidikan, ia mendorong redistribusi guru ASN ke sekolah swasta yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Ia juga menekankan pentingnya basis data yang akurat agar redistribusi guru benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas, pendidikan inklusif dan beban administratif guru turut menjadi perhatian.
Bagi Ning Lia, pendidikan harus dibangun secara adil, inklusif, dan berdasarkan kebutuhan riil daerah.
TKD dan BUMD: Memperkuat Kapasitas Ekonomi Daerah
Dalam pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026, Ning Lia mengingatkan agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik.
Menurutnya, penguatan otonomi daerah tidak cukup hanya melalui pembagian kewenangan. Daerah juga membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai agar mampu menjalankan pelayanan publik, termasuk pendidikan dan layanan sosial.
Persoalan fiskal tersebut kemudian beririsan dengan agenda lain yang menjadi perhatian Ning Lia, yakni penguatan BUMD.
Pada 2026, Ning Lia terlibat dalam uji sahih RUU tentang BUMD yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Surabaya.
Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya penguatan modal daerah serta pengembangan BUMD agar mampu menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi regional.
Bank Jatim menjadi salah satu contoh yang dibahas. Menurut Ning Lia, bank pembangunan daerah memiliki ruang untuk memperkuat kapasitas bisnis sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Jawa Timur.
Ia juga melihat pengembangan kerja sama melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat daya saing bank daerah.
Pertanahan: Dorong Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Memasuki September 2026, perhatian Ning Lia juga menyentuh persoalan pertanahan.
Dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Jawa Timur, Lia menjadi senator tuan rumah dalam agenda penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan.
Persoalan pertanahan dinilai penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai konflik kepemilikan, sengketa tanah garapan, pengadaan tanah, perubahan fungsi lahan, hingga persoalan yang kerap disebut sebagai mafia tanah.
Forum tersebut menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU Pertanahan.
Bagi Ning Lia, regulasi pertanahan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
PPHN dan Arah Pembangunan Jangka Panjang
Jejak pemikiran Ning Lia juga tidak berhenti pada persoalan sektoral. Ia terlibat dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang berkaitan dengan arah pembangunan nasional jangka panjang.
Gagasan tersebut ditempatkan dalam kerangka pentingnya kesinambungan pembangunan agar agenda nasional tetap memiliki arah meski terjadi pergantian pemerintahan.
Dalam perspektif tersebut, aspirasi daerah tidak hanya dibawa untuk menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari pembicaraan mengenai desain pembangunan Indonesia pada masa mendatang.
Kawal Pelayanan Haji
Dalam pengawasan persiapan penyelenggaraan haji 2025, Ning Lia turut menyoroti berbagai aspek yang bersentuhan langsung dengan jemaah.
Mulai sosialisasi alur ibadah, transportasi, konsumsi, akses air minum, hingga kenyamanan akomodasi menjadi bagian yang diperhatikannya.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan haji tidak cukup dilihat dari aspek administrasi. Pengalaman jemaah selama menjalankan ibadah juga menjadi ukuran penting pelayanan negara.
Pendekatan tersebut memperlihatkan pola yang sama dalam berbagai isu yang diperjuangkannya: kebijakan pada akhirnya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari Aspirasi Daerah untuk Indonesia
Jika ditarik benang merah, berbagai isu yang menjadi perhatian Ning Lia selama dua tahun memiliki satu titik temu, yakni bagaimana persoalan konkret masyarakat daerah dapat diterjemahkan menjadi agenda kebijakan nasional.
MBG berbicara tentang gizi sekaligus ekonomi lokal. Pendidikan berbicara tentang pemerataan dan inklusivitas. TKD menyangkut kapasitas fiskal daerah.
BUMD berkaitan dengan penguatan ekonomi regional. Pertanahan menyentuh kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Sementara PPHN berbicara tentang kesinambungan pembangunan nasional.
Semangat tersebut juga terlihat dari aktivitas Ning Lia yang tetap berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Di luar agenda kelembagaan, ia masih turun langsung dalam berbagai kegiatan warga dan kegiatan kemasyarakatan di Jawa Timur.
Di tingkat kelembagaan, keterlibatannya berlangsung melalui sejumlah alat kelengkapan DPD RI, termasuk Komite I, Komite III, dan PPUU.
Dua tahun pengabdian tersebut setidaknya memperlihatkan tiga tahapan kerja seorang senator: mendengar aspirasi, merumuskan gagasan, kemudian membawa gagasan tersebut ke ruang kebijakan.
Bagi Ning Lia, menjadi senator bukan sekadar menjalankan aktivitas di Senayan. Mandat tersebut merupakan tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat daerah tetap hadir dalam proses perumusan kebijakan nasional.
“Dari daerah untuk Indonesia bukan hanya sebuah jargon. Di dalamnya ada tanggung jawab untuk mendengar, menyerap, memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari kebijakan nasional. Pengabdian harus dibangun dengan kebersamaan, cinta kepada daerah dan ketulusan untuk Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat,” katanya.
Penulis : Wafa
