SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengambil langkah tegas terhadap kebiasaan penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Melalui kebijakan terbaru, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep dilarang menggunakan vape, bahkan ketika berada di luar jam kerja dan di luar lingkungan perkantoran.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, pada Senin (9/11/2026).
Penerbitan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kedisiplinan aparatur sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan zat berbahaya melalui perangkat rokok elektrik.
Dalam surat edaran tersebut, Bupati Fauzi menyoroti kemungkinan penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengonsumsi berbagai zat terlarang. Beberapa jenis zat yang menjadi perhatian di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, hingga Ketamine.
“Beberapa jenis zat yang disoroti antara lain sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine,” kata Fauzi.
Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan agar ASN tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun menjadi korban praktik peredaran zat berbahaya.
Larangan tersebut diberlakukan secara menyeluruh, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga tenaga pendukung yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” demikian bunyi ketentuan dalam surat edaran Bupati Fauzi.
Berlaku di Luar Jam Kerja
Menariknya, cakupan kebijakan tersebut tidak terbatas pada aktivitas kedinasan. ASN dan tenaga pendukung juga dilarang menggunakan vape ketika berada di luar kantor maupun saat menjalani aktivitas pribadi.
Dengan demikian, ketentuan tersebut berlaku dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika pegawai sedang menjalankan tugas pemerintahan.
Selain melarang penggunaan vape, Pemkab Sumenep juga mewajibkan seluruh ASN dan tenaga pendukung menjaga lingkungan perkantoran agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Larangan serupa juga berlaku bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan. Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur petugas, diminta menghentikan penggunaannya, serta menyimpan perangkat tersebut.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape,” tegasnya.
Pelanggar Terancam Penegakan Disiplin
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, pengawasan akan dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat yang memiliki kewenangan. Mereka bertanggung jawab memantau serta memastikan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemkab Sumenep juga menginstruksikan pemasangan informasi larangan penggunaan vape di sejumlah lokasi strategis. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh pegawai maupun masyarakat yang mengakses pelayanan pemerintahan mengetahui dan mematuhi aturan tersebut.
Tidak hanya sebatas imbauan, pemerintah daerah juga menyiapkan konsekuensi bagi ASN dan tenaga pendukung yang terbukti melanggar.
Sanksi yang disiapkan berupa pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Sumenep berharap kedisiplinan aparatur semakin meningkat sekaligus menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat, tertib, dan terbebas dari potensi penyalahgunaan zat terlarang.
Penulis : Wafa
