GRESIK, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menuntaskan penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada 330 desa di 18 kecamatan. Total dana sebesar Rp108.375.764.000 tersebut telah masuk ke rekening kas desa per Selasa (6/10/2026).
Penyaluran tahap II terakhir dilakukan kepada Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang. Sementara itu, penyaluran Dana Desa tahap I telah rampung beberapa bulan sebelumnya.
Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pemkab Gresik dalam mendukung pembangunan desa. Terlebih, sejak 2025, seluruh 330 desa di Kabupaten Gresik telah berstatus Desa Mandiri berdasarkan survei Indeks Desa. Status tersebut berhasil dipertahankan pada survei Indeks Desa 2026.
Dengan capaian itu, Pemkab Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta didukung Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa, terus mendorong pembentukan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kerja sama antardesa sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan.
Kepala DPMD Gresik, Abu Hasan, mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Gresik kini tidak hanya sebatas inisiasi, tetapi juga telah memiliki landasan regulasi.
Salah satunya adalah Kawasan Perdesaan Berbasis Tanaman Hias yang mencakup sejumlah desa di Kecamatan Kedamean, Wringinanom, dan Driyorejo.
“Alhamdulillah, Perbup-nya kini telah dirampungkan sehingga desa-desa yang merupakan penghasil tanaman hias, seperti Desa Banyuurip di Kecamatan Kedamean dan desa-desa serupa di Kecamatan Wringinanom serta Driyorejo, telah tergabung dalam Kawasan Perdesaan Tanaman Hias,” kata Abu Hasan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan syukuran, finalisasi, dan formalisasi penandatanganan berita acara Indeks Desa Kabupaten Gresik di ruang kerja Kepala Bappeda Gresik, Jumat (9/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Abu Hasan juga menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Gresik telah tuntas dengan total pagu Rp108,37 miliar.
“Berikutnya kami sampaikan kepada Pak Edi (Edi Hadisiswoyo/Kepala Bappeda Gresik), seluruh total pagu Dana Desa untuk 330 desa telah tuntas salur pada Selasa (6/10/2026) pekan ini. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak, khususnya dorongan Bappeda Gresik dan TPP Gresik,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, mengapresiasi tuntasnya penyaluran Dana Desa kepada 330 desa serta keberhasilan seluruh desa di Gresik dalam mempertahankan status Mandiri.
Menurutnya, capaian tersebut patut dibanggakan, terutama di tengah penurunan kemampuan fiskal desa pada 2026. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, desa-desa di Gresik dinilai tetap mampu menjalankan pembangunan secara optimal.
“Prestasi ini sangat membanggakan. Di tengah kondisi fiskal desa yang menurun tajam pada 2026, desa-desa di Gresik masih tetap bekerja optimal. Apalagi, kini sudah terbentuk Kawasan Perdesaan Komoditas Tanaman Hias di tiga kecamatan,” kata Edi.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi pemicu bagi desa-desa lainnya untuk memperkuat kerja sama antardesa berdasarkan kesamaan potensi dan komoditas unggulan.
Menurut Edi, desa dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas perlu semakin progresif dan inovatif dalam mengelola potensi serta keuangan desa. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Gresik, Yuristiatso Hidayat, turut mengapresiasi dukungan dan kerja sama antara TPP dengan Pemkab Gresik, khususnya DPMD dan Bappeda, dalam mendampingi 330 desa di 18 kecamatan, termasuk desa-desa di Pulau Bawean.
Menurutnya, keberhasilan penyaluran Dana Desa dan terjaganya status Desa Mandiri merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Asluchul Alif.
“Alhamdulillah, 330 desa telah tuntas menerima penyaluran Dana Desa dengan pagu Rp108,37 miliar dan seluruh desa tetap berstatus Mandiri. Ini semua berkat kolaborasi erat Pemkab Gresik, Bappeda, dan DPMD,” ujarnya.
Yuristiatso berharap beragam potensi yang dimiliki desa-desa di Gresik dapat dikembangkan melalui pembentukan kawasan perdesaan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antardesa sekaligus menggerakkan perekonomian di tengah penurunan kemampuan fiskal.
Ia juga berharap inisiatif Kawasan Perdesaan Tanaman Hias dapat menjadi contoh bagi pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan lainnya, khususnya komoditas yang berpotensi menembus pasar ekspor.
“Potensi desa cukup beragam. Komoditas seperti gula aren, peternakan, perkebunan, dan perikanan bisa dijadikan basis kawasan perdesaan. Desa-desa berstatus Mandiri perlu terus didorong agar mampu mengembangkan komoditas unggulan dan memperluas akses pasar,” jelasnya.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi desa sekaligus sejalan dengan upaya mendorong desa menjadi pusat produksi dan pemasaran komoditas unggulan.
Selain pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, TPP Gresik juga mendorong pelaksanaan rembuk warga desa sebagai ruang untuk menampung gagasan dan aspirasi masyarakat, terutama terkait aksesibilitas transportasi publik dan logistik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Yuristiatso menilai persoalan transportasi perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi desa.
Salah satu isu yang disoroti adalah kebutuhan akses layanan kereta api yang lebih memadai di Kabupaten Gresik. Selain itu, diperlukan alternatif akses transportasi laut menuju Pulau Bawean, termasuk kemungkinan pengembangan layanan dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk angkutan kendaraan atau mobil.
“Ada banyak kendala transportasi, baik darat maupun laut. Misalnya, Gresik belum memiliki stasiun kereta api yang dapat melayani kereta premium dan eksekutif. Untuk transportasi ke Pulau Bawean, perlu dipertimbangkan alternatif pelabuhan, tidak hanya dari Paciran, tetapi juga kemungkinan dari Pelabuhan Tanjung Perak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, rembuk warga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dirumuskan menjadi usulan konkret dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik bersama pihak terkait.
Melalui penguatan kolaborasi antardesa, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan akses transportasi dan logistik, desa-desa di Gresik diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan status Mandiri, tetapi juga semakin berdaya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Penulis : Wafa
