SURABAYA, nusainsider.com — Langkah mitigasi distribusi BBM subsidi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga mendapat perhatian dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan kuota BBM subsidi guna menjaga kelancaran arus logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan pengangkut barang, angkutan umum, hingga armada logistik di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir termasuk Madura.
Menurutnya, fenomena antrean Solar subsidi tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan stok, melainkan juga berkaitan dengan perubahan mekanisme distribusi kuota BBM yang kini menggunakan skema bulanan.
“Perubahan sistem distribusi kuota Solar dari yang sebelumnya menggunakan pola tahunan menjadi bulanan perlu dicermati bersama. Mekanisme ini berpotensi menyebabkan pasokan di SPBU lebih cepat menipis menjelang akhir bulan,” ujar Lia dalam keterangannya di Surabaya, Ahad (28/6/2026).
Ia menjelaskan, pada sistem sebelumnya setiap SPBU memperoleh alokasi kuota untuk satu tahun penuh sehingga distribusi relatif lebih fleksibel. Namun, dengan skema kuota bulanan, keterbatasan pasokan dapat terjadi secara berulang ketika memasuki pekan terakhir setiap bulan.
“Dulu setiap SPBU memperoleh alokasi dalam bentuk kuota tahunan. Dengan sistem yang baru, masyarakat kemungkinan akan lebih sering melihat antrean kendaraan mulai terjadi pada tanggal 22, 23, atau 24 hingga akhir bulan karena kuota bulanan mulai berkurang,” katanya.
Ning Lia menilai kondisi tersebut membawa konsekuensi bagi sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi, mulai dari angkutan barang, armada logistik, transportasi umum, hingga sektor pariwisata.
Apabila antrean terus terjadi secara berkala setiap bulan, menurutnya hal itu dapat memicu peningkatan biaya operasional transportasi dan berdampak terhadap distribusi barang serta mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, Ning Lia juga mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan percepatan distribusi melalui prioritas pengiriman, alih suplai antar-terminal BBM, hingga penerapan skema double alih suplai untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia menilai diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar persoalan antrean tidak terus berulang.
“Jawa Timur merupakan urat nadi logistik kawasan Indonesia Timur. Ketika pasokan Solar mulai menipis pada minggu ketiga akibat pembatasan kuota bulanan, waktu produktif pelaku usaha habis dalam antrean. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek domino berupa meningkatnya biaya distribusi barang,” ungkapnya.
Ning Lia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog serta menyampaikan informasi secara transparan terkait dinamika pasokan BBM subsidi di daerah agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mencari solusi yang tepat antara pemerintah, Pertamina, regulator, dan pelaku usaha.
“Keterbukaan informasi sangat penting. Ketika masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan lebih mudah menyusun solusi yang mampu menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat,” pungkas Lia.
Ia juga mendorong adanya formulasi kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pemberian diskresi atau penyesuaian kuota antarbulan bagi wilayah dengan aktivitas industri dan logistik tinggi, sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat tetap terjaga.
Penulis : Wafa
