SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Langkah ini dilakukan agar semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang setara dan layak.
Data terbaru Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep mencatat, saat ini terdapat sedikitnya 41 sekolah yang memiliki peserta didik kategori ABK dengan total 80 siswa.
Jumlah tersebut tersebar di sejumlah jenjang pendidikan yang menerapkan sistem inklusi.
Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si., menegaskan pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan layanan pendidikan inklusif.
Menurutnya, tidak boleh ada anak yang terpinggirkan dalam mengakses pendidikan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
“Kami tengah merancang instrumen khusus untuk mengidentifikasi peserta didik ABK. Dengan instrumen ini, guru dan sekolah akan lebih mudah memberikan layanan sesuai kebutuhan anak didik,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Agus menekankan, ketersediaan instrumen pendukung akan membantu tenaga pendidik memahami kondisi setiap siswa. Dengan begitu, pola pembelajaran yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik anak.
Upaya tersebut sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Aturan itu mengamanatkan agar penyelenggara pendidikan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas.
Selain instrumen identifikasi, Pemkab Sumenep juga tengah menyiapkan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit ini akan difungsikan sebagai wadah pelayanan khusus yang menangani kebutuhan penyandang disabilitas di dunia pendidikan.
“Selain itu, kami akan memberikan pelatihan bagi guru terkait sekolah inklusi. Harapannya, semua anak tanpa terkecuali bisa merasakan kenyamanan dalam lingkungan belajar yang setara,” pungkas Agus.
Penulis : Wafa
