SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat capaian penting dalam menurunkan angka kemiskinan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin tercatat turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin menurun menjadi 17,02 persen, atau setara dengan 188.480 jiwa. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2024 yang berada di kisaran 17,78 persen, atau sekitar 196.420 jiwa.
“Alhamdulillah, terjadi penurunan yang positif. Ini merupakan buah dari komitmen kita bersama dalam menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Arif Firmanto, Kamis (20/11/2025).
Arif menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi berkat pelaksanaan tiga pilar strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara terarah dan terukur.
1. Bantuan Langsung untuk Meringankan Beban Warga
Pilar pertama berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui penguatan berbagai program bantuan sosial. Program tersebut mencakup Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beasiswa, santunan lansia, hingga dukungan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan makanan tambahan bagi balita stunting, melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta memberikan subsidi transportasi untuk masyarakat kepulauan. Program peningkatan sanitasi dan air minum turut diperluas untuk menjaga kualitas hidup keluarga rentan.
2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Pilar kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Pemkab Sumenep mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, disertai penyediaan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
Pemerintah juga menggelar job fair, memaksimalkan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal, serta memperluas akses permodalan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Intervensi Khusus di Daerah Tertinggal
Strategi ketiga menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal. Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan dana desa untuk usaha produktif.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik terus ditingkatkan. Akses terhadap air bersih, sanitasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di kawasan yang masih mengalami ketertinggalan.
Arif menambahkan bahwa selain ketiga strategi tersebut, Pemkab Sumenep telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 guna memastikan upaya pengentasan kemiskinan berjalan sistematis dan berkelanjutan.
“Yang tak kalah penting, seluruh program ini diperkuat oleh sistem data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan data yang akurat, setiap intervensi bisa tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
