SURABAYA, nusainsider.com — Upaya memastikan distribusi LPG 3 kilogram tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kilogram tingkat provinsi guna menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan energi subsidi di masyarakat.
Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Ia menilai pembentukan tim tersebut sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Pembentukan tim koordinasi tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 yang ditetapkan pada Maret 2025.
Menurut Lia, keberadaan tim ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan LPG subsidi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada energi tersebut.
“LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, distribusinya harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, kelompok seperti rumah tangga, pelaku UMKM, petani, hingga nelayan merupakan pengguna utama LPG 3 kilogram yang harus dipastikan memperoleh akses secara adil.
Dalam implementasinya, tim koordinasi bertugas memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah praktik penimbunan serta permainan harga di lapangan. Selain itu, tim juga berperan memastikan LPG subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” tegas Lia.
Tim koordinasi ini tidak hanya bekerja di tingkat provinsi, tetapi juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Tugasnya mencakup sosialisasi kebijakan distribusi LPG kepada masyarakat, hingga pembinaan dan pengawasan bersama tim di daerah, baik dalam satu wilayah maupun lintas wilayah.
Selain itu, evaluasi berkala juga dilakukan, termasuk monitoring penggunaan LPG 3 kilogram yang masih ditemukan tidak sesuai peruntukannya, seperti digunakan oleh sektor hotel, restoran, dan kafe.
Sebelumnya, sempat muncul laporan kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Banyuwangi. L
Menanggapi hal tersebut, Lia memberikan penjelasan bahwa kendala tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan stok.
“Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, hambatan yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala distribusi di lapangan yang kini telah ditangani oleh pemerintah daerah.
Pembentukan tim koordinasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi di Jawa Timur.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang terstruktur, distribusi LPG 3 kilogram diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Penulis : Wafa
