SUMENEP, nusainsider.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep menerima kunjungan silaturahmi Kapolresta Sumenep di Kantor DPD KNPI Sumenep, Jalan Dr. Cipto No. 19, Kolor, Kabupaten Sumenep.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara organisasi kepemudaan dan jajaran kepolisian untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang di Sumenep, mulai dari lingkungan, penegakan hukum, ekonomi masyarakat, hingga pentingnya memperkuat sinergi antarpimpinan daerah.
Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, menekankan pentingnya kesamaan visi dan sikap para pemangku kepentingan dalam menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Umam, persoalan daerah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan sektoral masing-masing institusi. Diperlukan kesepahaman agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dapat bergerak secara terpadu.
“Yang kami dorong bukan hanya sinergisitas dalam bentuk komunikasi, tetapi kesamaan visi dan sikap. Kalau persoalan yang dihadapi masyarakat adalah persoalan bersama, maka cara kita melihat dan menyelesaikannya juga harus memiliki arah yang sama,” ungkapnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah aktivitas galian C yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak diawasi dan dikendalikan secara serius.
KNPI Sumenep menilai persoalan galian C tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan perizinan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan serta masa depan pembangunan daerah.
Kerusakan bentang alam, perubahan fungsi lahan, potensi kerusakan jalan, debu, sedimentasi, hingga dampak terhadap masyarakat sekitar menjadi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
“Kita harus memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di masa depan akan jauh lebih besar,” tegas Umam.
KNPI mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pengawasan serta penataan secara konsisten terhadap aktivitas galian C yang diduga melanggar ketentuan.
Menurut Umam, penanganan persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada penindakan. Pengawasan, penataan, penegakan aturan, hingga upaya pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara terpadu.
Selain persoalan lingkungan, KNPI Sumenep turut menyoroti peredaran rokok ilegal yang memiliki dimensi hukum sekaligus berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Khairul Umam menegaskan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum. Namun, langkah penertiban harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menjadikan petani tembakau sebagai pihak yang dirugikan.
“Kita harus membedakan antara petani tembakau dengan aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal. Jangan sampai semangat pemberantasan rokok ilegal justru membuat petani tembakau menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Menurut KNPI, petani tembakau merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi tembakau sehingga perlu mendapat perlindungan dan perhatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor tersebut.
Penanganan rokok ilegal juga dinilai perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir dengan tetap memperhatikan kepentingan petani, tenaga kerja, pelaku usaha yang taat aturan, penerimaan negara, serta aspek penegakan hukum.
Khairul Umam menilai persoalan galian C dan rokok ilegal menunjukkan pentingnya kesatuan visi antarpimpinan daerah dan institusi terkait.
Menurutnya, persoalan galian C berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan, sedangkan rokok ilegal menyangkut penegakan hukum sekaligus kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tidak berjalan secara parsial.
“Kami berharap seluruh pimpinan daerah memiliki satu kesepahaman: terhadap kerusakan lingkungan kita harus tegas, terhadap pelanggaran hukum kita harus konsisten, tetapi terhadap kepentingan masyarakat kita juga harus sensitif. Jangan sampai penegakan aturan justru melahirkan persoalan baru bagi rakyat,” katanya.
KNPI Sumenep menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Namun, KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Silaturahmi dengan Kapolresta Sumenep diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara KNPI, kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumenep.
“Kita ingin Sumenep dibangun dengan visi yang sama. Lingkungan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, ekonomi masyarakat harus dilindungi, dan setiap institusi harus bergerak dalam satu kepentingan: kepentingan masyarakat dan masa depan Sumenep,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
