JAKARTA, nusainsider.com — Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dinilai membawa tantangan besar bagi arah perekonomian nasional. Salah satu pekerjaan rumah utama gubernur BI berikutnya adalah memastikan kebijakan moneter tidak berhenti memberikan dampak di pasar keuangan, tetapi mampu diteruskan hingga ke sektor riil dan pelaku usaha kecil.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menilai masih terdapat kesenjangan antara efektivitas kebijakan menjaga stabilitas makroekonomi dengan akses pembiayaan yang diterima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Achsanul, Kamis (13/8/2026).
Menurut dia, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi penting, yakni biaya pembiayaan dan akses terhadap kredit.
Dari sisi biaya, kebijakan moneter dapat dengan cepat memberikan sinyal kepada pasar keuangan. Namun, dampak tersebut belum tentu langsung dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat bawah.
Achsanul mencontohkan langkah pengetatan moneter melalui kenaikan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 100 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen, yang ditujukan antara lain untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Kebijakan tersebut, kata dia, dapat memberikan respons positif terhadap stabilitas pasar finansial. Namun, kondisi berbeda dapat terjadi pada sektor usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan untuk menjaga aktivitas produksi dan operasional.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat,” jelasnya.
Menurut Achsanul, ketika indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan, perlambatan penyaluran kredit modal kerja kepada pelaku usaha kecil justru menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” tegasnya.
Karena itu, gubernur BI mendatang dinilai tidak cukup hanya mengandalkan instrumen stabilitas jangka pendek dan merespons dinamika pasar keuangan global.
BI juga dituntut mampu memperkuat kebijakan makroprudensial agar likuiditas perbankan dapat lebih efektif mengalir ke sektor produktif.
Dorongan tersebut dinilai penting agar perbankan memiliki ruang dan insentif yang cukup untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM.
Achsanul mengingatkan, persoalan akses pembiayaan bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Terbatasnya kredit bagi sektor UMKM juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujarnya.
Menurut Achsanul, tantangan tersebut membuat kepemimpinan BI ke depan perlu menempatkan inklusivitas sebagai bagian penting dari efektivitas kebijakan moneter.
Koordinasi antara BI, pemerintah, dan otoritas terkait juga perlu diperkuat agar kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan stabilitas makro, tetapi sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha di berbagai lapisan.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan moneter tidak hanya diukur dari stabilitas rupiah, inflasi, maupun respons pasar finansial, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuka akses pembiayaan dan menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil.
Bagi Achsanul, tantangan terbesar gubernur BI berikutnya adalah mempersempit jarak antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan.
Penulis : Wafa
