SUMENEP, nusainsider.com — Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, Moh Andriansyah, melontarkan pernyataan keras terhadap seluruh perusahaan rokok (PR) yang beroperasi di wilayahnya.
Ia menantang agar mereka tidak sekadar klaim, tapi menunjukkan kontribusi nyata.
“Sudah cukup bicara manis di forum-forum. Sekarang waktunya PR membuktikan bahwa mereka benar-benar memberi dampak positif bagi ekonomi rakyat Sumenep,” tegas Andriansyah dalam keterangannya, Rabu (23/7).
Menurutnya, selama ini banyak perusahaan rokok yang hanya memanfaatkan nama Sumenep sebagai alamat legalitas, tetapi aktivitas produksinya nihil dan kontribusinya terhadap masyarakat nyaris tak terlihat.
Ia menilai keberadaan perusahaan seperti itu hanya menjadi beban moral dan ekonomi. Apalagi jika tidak menyerap tenaga kerja lokal atau menjalin kemitraan dengan petani tembakau sebagai kekuatan ekonomi utama di daerah.
“Kami tidak ingin Sumenep hanya dijadikan tempat ‘numpang nama’. Kalau memang niat membangun ekonomi, tunjukkan lewat penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan petani tembakau, dan program sosial yang jelas,” katanya.
Andriansyah juga menyentil perusahaan yang dinilai hanya duduk manis menikmati izin usaha dari pemerintah daerah tanpa ikut menyukseskan program-program strategis yang dicanangkan Bupati Sumenep.
“Kalau merasa bagian dari Sumenep, maka tunjukkan loyalitas. Dukung penuh visi Bupati dalam membangun ekonomi kerakyatan. Jangan cuma tempel nama daerah tapi aktivitasnya tak ada,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menyebut fenomena perusahaan rokok ‘nakal’ ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat membangun daerah. Ia menegaskan, Pemuda Muhammadiyah tidak akan tinggal diam.
“Jangan hanya bangga punya label PR Sumenep, tapi semua kegiatan bisnisnya tidak jelas. Itu pengkhianatan terhadap komitmen membangun daerah. Kami akan bersuara jika ada perusahaan seperti itu,” tandasnya.
Pihaknya menyatakan mendukung penuh kebijakan Bupati Achmad Fauzi dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan petani tembakau, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Saatnya PR wajib menjadi mitra pemerintah. Tunjukkan dedikasi. Jangan jadi penonton yang cuma cuap-cuap tanpa bukti konkret dalam mendukung kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Andriansyah menilai, apabila semua perusahaan menunjukkan itikad baik dan peran aktif dalam menggerakkan ekonomi lokal, maka peluang untuk membuka kembali izin PR yang sempat ditangguhkan terbuka lebar.
“Saya yakin, kalau semua PR membuktikan diri sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, maka Bupati akan membuka kembali izin PR baru. Saya jamin seratus persen,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
