JAKARTA, nusainsider.com — Fenomena urbanisasi besar-besaran pasca libur Lebaran 1447 Hijriah kembali menjadi sorotan.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tren perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dinilai semakin tidak terkendali.
Perempuan yang akrab disapa Neng Lia itu menegaskan bahwa urbanisasi bukan sekadar persoalan mobilitas penduduk, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Menurutnya, lonjakan perpindahan warga ke kota berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru jika tidak ditangani secara komprehensif.
“Lonjakan urbanisasi itu tidak bagus untuk keberdayaan ekonomi bangsa kita. Akhirnya justru muncul angka pengangguran baru dari masyarakat pendatang di kota-kota besar,” ujar Neng Lia dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan, banyak masyarakat desa yang tergiur oleh bayangan kesejahteraan di kota. Namun, realitas di lapangan sering kali tidak seindah harapan. Minimnya keterampilan dan ketatnya persaingan kerja membuat para pendatang harus berjuang dari nol di lingkungan yang tidak mudah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kerentanan sosial baru, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga persoalan kemiskinan perkotaan. Ekspektasi yang tinggi kerap tidak sebanding dengan peluang kerja yang tersedia.
Di sisi lain, Neng Lia juga menyoroti dampak negatif urbanisasi terhadap daerah asal. Menurutnya, perpindahan generasi produktif ke kota akan menghambat pembangunan desa dan mengurangi potensi ekonomi lokal.
“Kalau semua orang memilih meninggalkan daerahnya, lalu siapa yang mau mengurus dan membangun daerah tersebut? Ini adalah kerugian besar bagi pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Neng Lia mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait Transfer Keuangan ke Daerah (TKD).
Ia menilai, pemotongan anggaran TKD di sejumlah wilayah justru memperburuk kondisi daerah yang sedang berjuang meningkatkan perekonomian.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Justru, pengurangan anggaran daerah dapat mempercepat laju urbanisasi karena minimnya kesempatan kerja di wilayah asal.
“Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang pemotongan TKD. Bagaimana mungkin daerah bisa mandiri jika sokongan anggarannya justru dikurangi di tengah tantangan ekonomi yang berat?” ujarnya.
Neng Lia juga mendorong adanya penguatan TKD, terutama bagi daerah yang membutuhkan stimulus ekonomi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan daerah, khususnya perdesaan. Jika fasilitas dan peluang kerja di desa mampu bersaing dengan kota, maka arus urbanisasi akan berkurang secara alami.
“Jangan sampai warga melakukan urbanisasi hanya karena merasa kekurangan kesempatan kerja di tempat asalnya. Kita harus menciptakan alasan bagi warga untuk tetap bangga membangun desanya,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Neng Lia berharap adanya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan inovasi daerah dalam memperkuat ekonomi lokal. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar daerah, khususnya di Jawa Timur, memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat di tengah tantangan global.
Penulis : Wafa
