SUMENEP, nusainsider.com — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah aspek krusial dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/4/2026) kemarin.
Ketua Pansus, H. Hosnan, mengungkapkan bahwa secara umum indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Namun demikian, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama di wilayah kepulauan.
“Karakteristik geografis Sumenep menuntut kebijakan yang lebih adaptif agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah dinilai telah berupaya menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan. Meski begitu, Pansus menilai optimalisasi potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, pembangunan infrastruktur disebut telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, perhatian terhadap pembangunan di wilayah kepulauan dinilai harus lebih ditingkatkan guna menghindari kesenjangan yang semakin melebar.
Pada bidang kesejahteraan sosial, berbagai program pemerintah dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Akan tetapi, Pansus menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data penerima serta perbaikan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Pansus juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Sorotan khusus diarahkan pada pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Moh. Anwar yang masih menuai keluhan dari masyarakat. Pansus merekomendasikan adanya pembenahan dalam aspek manajemen serta tata kelola layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyatakan bahwa hasil pembahasan Pansus akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
Penulis : Wafa
