SUMENEP, nusainsider.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep terus memperkuat langkah strategis dalam implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Milestone 4 tahun 2026 sebagai upaya mendorong transformasi sektor sanitasi dan pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Sumenep.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Internalisasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumenep, Abdul Madjid, S.Sos., M.Si., di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (30/04/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah dalam sektor sanitasi dan pengelolaan persampahan.
Menurutnya, diperlukan penyesuaian dan keseimbangan antara capaian akses sanitasi layak yang telah mencapai 87,94 persen dengan akses sanitasi aman yang masih berada di angka 1 persen.
Selain itu, sektor persampahan juga masih membutuhkan perhatian serius. Saat ini layanan pengumpulan sampah baru menjangkau 15,9 persen, sementara sampah yang terolah secara efektif baru mencapai 5,1 persen.
“Bappeda telah menyusun peta jalan melalui berbagai program prioritas tahun 2026. Kami fokus pada penguatan infrastruktur seperti IPAL komunal berbasis masyarakat, sistem penyedotan lumpur tinja, hingga pembangunan TPS 3R yang lebih optimal,” ujar Arif Firmanto.
Sebagai bagian dari implementasi program, Bappeda Sumenep bersama Pokja PKP menetapkan Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi, sebagai kampung percontohan dengan konsep “Small but Beautiful”.
Program tersebut menjadi bentuk intervensi terencana untuk mengatasi persoalan sanitasi dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik secara terkendali.
Adapun program yang dijalankan meliputi pembangunan sarana SPALDS individu sesuai standar teknis, edukasi dan sosialisasi regulasi pengelolaan air limbah domestik, pengaktifan kembali sarana TPS 3R, hingga penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum di tingkat desa.
Arif Firmanto menegaskan, peran Bappeda tidak hanya berhenti pada aspek perencanaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan komitmen bersama melalui penguatan anggaran serta koordinasi lintas sektor antara Pokja PKP Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami berharap implementasi SSK Milestone 4 ini menjadi momentum perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang lebih modern, terpadu, dan berkelanjutan di Sumenep,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
