SUMENEP, nusainsider.com — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Rakyat (PELRA) Kalianget senilai Rp45,1 miliar, laporan harta kekayaan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, turut menjadi sorotan.
Data tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, Azwar Anas memiliki total harta kekayaan bersih sebesar Rp876.831.439. Nilai itu diperoleh setelah total aset yang dimiliki sebesar Rp1.584.504.338 dikurangi kewajiban berupa utang senilai Rp707.672.899.
Dari keseluruhan aset yang dilaporkan, kepemilikan tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam struktur kekayaannya. Nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp1.155.000.000 atau sekitar 73 persen dari total aset yang tercatat.
Aset properti tersebut berupa tanah dan bangunan seluas 60 meter persegi dan 80 meter persegi yang berlokasi di Kota Surabaya. Dalam dokumen LHKPN, kepemilikan aset tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.
Selain properti, Azwar Anas juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp230.500.000.
Aset kendaraan itu terdiri atas satu unit mobil Honda CR-V tahun 2015 yang ditaksir senilai Rp200 juta serta tiga unit sepeda motor Honda dengan nilai keseluruhan sekitar Rp30,5 juta.
Pada kategori harta bergerak lainnya, tercatat nilai kekayaan sebesar Rp78.312.900. Sementara kas dan setara kas yang dimiliki mencapai Rp120.691.438.
Jika diakumulasikan, total aset yang dilaporkan mencapai Rp1.584.504.338.
Namun setelah dikurangi kewajiban berupa utang sebesar Rp707.672.899, total kekayaan bersih yang tercatat dalam LHKPN berada pada angka Rp876.831.439.
Rincian harta kekayaan Azwar Anas berdasarkan LHKPN 2025 meliputi tanah dan bangunan senilai Rp1.155.000.000, alat transportasi dan mesin Rp230.500.000, harta bergerak lainnya Rp78.312.900, serta kas dan setara kas sebesar Rp120.691.438.
Sementara itu, nilai utang yang tercatat mencapai lebih dari Rp707 juta. Jumlah tersebut setara hampir 45 persen dari total aset yang dimiliki.
Komposisi kekayaan tersebut menunjukkan bahwa aset tidak bergerak masih menjadi penopang utama kekayaan Kepala KSOP Kelas IV Kalianget. Di sisi lain, besarnya kewajiban utang turut memengaruhi nilai kekayaan bersih yang tercantum dalam laporan kepada KPK.
Laporan harta kekayaan pejabat negara melalui LHKPN merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Data tersebut dapat diakses publik sebagai bentuk keterbukaan informasi terkait kepemilikan aset pejabat yang menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan
Penulis : Wafa
