SUMENEP, nusainsider.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) kembali menjadi sorotan.
Seorang warga asal kepulauan yang berdomisili di daratan mengaku mengalami kendala saat hendak memanfaatkan layanan UHC di Puskesmas Batuan, Kecamatan Batuan.
Warga tersebut mengaku diminta menunggu sekitar dua hari sebelum dapat menggunakan layanan UHC. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai implementasi program UHC di tingkat pelayanan kesehatan dasar.
Suryadi, orang tua pasien, mengaku datang ke Puskesmas Batuan pada Kamis (13/8/2026) untuk membawa anaknya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, termasuk keluhan pada bagian gigi.
Namun, saat melakukan proses pendaftaran, Suryadi mengaku mendapatkan informasi dari petugas resepsionis bahwa layanan UHC belum dapat digunakan pada hari tersebut dan dirinya diminta menunggu sekitar dua hari.
Menurut Suryadi, informasi tersebut disampaikan petugas dengan alasan adanya imbauan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Batuan.
“Saya terkejut, karena setahu saya kalau UHC itu bisa langsung digunakan di hari yang sama,” ujar Suryadi.
Ia mengaku selama ini memahami UHC sebagai program pemerintah daerah yang bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang telah memenuhi ketentuan kepesertaan.
Karena itu, dirinya berharap persoalan administrasi maupun mekanisme pelayanan UHC tidak justru membuat masyarakat kebingungan ketika sedang membutuhkan layanan kesehatan.
Sorotan tersebut menjadi semakin kuat jika dikaitkan dengan semangat awal program UHC yang pernah disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Saat peluncuran program UHC pada akhir Oktober 2022 lalu, Bupati Fauzi menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP elektronik kepada petugas.
“Jadi, kalau masyarakat sakit dan masuk puskesmas, tinggal tunjukkan e-KTP,” kata Bupati Fauzi saat launching UHC akhir Oktober, sebagaimana dikutip Media MataMadura pada 23 November 2022.
Kala itu, Bupati Fauzi juga berharap seluruh pihak, terutama tenaga kesehatan yang berada di lini depan, dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, keberadaan UHC diharapkan mampu menghilangkan kekhawatiran masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya persoalan biaya.
“Dan melalui program ini, maka tidak ada lagi warga yang tertolak di puskesmas atau di rumah sakit karena tidak punya biaya, karena semuanya sudah gratis,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari semangat awal pemerintah daerah dalam menghadirkan akses kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat Sumenep.
Namun, pengalaman yang disampaikan Suryadi di Puskesmas Batuan menunjukkan masih adanya persoalan di lapangan yang perlu mendapat perhatian.
Persoalan tersebut juga perlu dilihat secara utuh, mengingat pelayanan UHC tidak hanya berkaitan dengan tersedianya anggaran, tetapi juga menyangkut status kepesertaan, proses administrasi, mekanisme aktivasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, adanya warga yang mengaku harus menunggu dua hari sebelum dapat menggunakan layanan UHC perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Bagi masyarakat, program jaminan kesehatan akan benar-benar dirasakan manfaatnya ketika proses pelayanan dapat diakses dengan mudah, cepat dan memiliki prosedur yang jelas.
Apalagi, masyarakat yang datang ke puskesmas pada umumnya berada dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan. Ketidakjelasan mengenai prosedur dapat menambah kebingungan, terutama bagi warga yang menganggap UHC dapat langsung digunakan ketika membutuhkan pengobatan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan adanya keseragaman informasi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani peserta UHC.
Kejelasan mengenai kapan layanan dapat digunakan, bagaimana mekanisme aktivasi kepesertaan, hingga siapa yang harus dihubungi ketika terjadi kendala administrasi menjadi hal penting yang perlu diketahui masyarakat.
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan juga memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan UHC tidak berhenti pada tataran program, tetapi benar-benar hadir dalam pelayanan sehari-hari.
Polemik yang muncul di Puskesmas Batuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan UHC tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang tercakup dalam program maupun besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah.
Lebih dari itu, keberhasilan UHC juga dapat dilihat dari pengalaman masyarakat ketika datang dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
Harapan Bupati Fauzi agar tidak ada lagi warga Sumenep yang tertolak karena persoalan biaya menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, puskesmas dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelayanan UHC.
Jika masih terdapat kendala terkait kepesertaan atau aktivasi, masyarakat tentu membutuhkan informasi yang transparan serta solusi yang cepat.
Dengan begitu, semangat UHC untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumenep, termasuk warga di Kecamatan Batuan.
Penulis : Wafa
