SURABAYA, nusainsider.com — Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), kesiapan destinasi wisata di Jawa Timur menjadi perhatian serius. Potensi lonjakan kunjungan wisatawan selama periode libur panjang tersebut harus diantisipasi dengan pembenahan fasilitas, penguatan sistem keselamatan, pengawasan harga hingga pengaturan lalu lintas di kawasan wisata.
Dosen Pariwisata Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sucipto, mengingatkan seluruh pengelola destinasi wisata agar melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memasuki masa liburan.
Menurutnya, meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berwisata harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai.
“Untuk Nataru ada beberapa hal yang perlu dilakukan,” kata Sucipto, Selasa (17/11/2026).
Akademisi asal Sumenep tersebut menjelaskan, langkah pertama yang harus menjadi perhatian adalah memastikan kesiapan seluruh destinasi wisata, mulai dari wisata buatan, wisata alam hingga desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap kondisi fasilitas, sarana pendukung serta seluruh atraksi wisata. Terutama wahana permainan yang memiliki risiko dan berhubungan langsung dengan keselamatan pengunjung.
Sucipto menegaskan, aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sebab, tingginya aktivitas di kawasan wisata harus dibarengi kemampuan pengelola dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko.
“Ini penting karena menyangkut keselamatan setiap pengunjung. Keselamatan harus menjadi prioritas atau safety first. Jangan sampai jumlah wisatawan meningkat, tetapi pengelola tidak siap mengantisipasi aspek keselamatan. Kita tentu tidak ingin terjadi insiden yang tidak diharapkan,” tegas mantan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang tersebut.
Selain kesiapan fasilitas, Sucipto turut menyoroti potensi kenaikan harga tiket masuk destinasi wisata maupun tarif kamar hotel selama periode Nataru.
Ia meminta pelaku usaha pariwisata tetap menjaga kewajaran harga dan tidak memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat untuk menaikkan tarif secara berlebihan.
“Kalau bisa, harga tiket masuk maupun kamar hotel tetap terstandarisasi. Jangan kemudian ada prinsip aji mumpung sehingga terjadi kenaikan harga yang tidak wajar,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia mendorong Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dinas pariwisata kabupaten/kota memperkuat pengawasan dan koordinasi sejak dini.
Konsolidasi antarpemangku kepentingan perlu dilakukan sebelum masa liburan tiba, terutama untuk memastikan kesiapsiagaan destinasi yang diprediksi menjadi tujuan utama wisatawan. Dengan demikian, berbagai persoalan dapat diantisipasi melalui langkah konkret dan terukur.
Batu Berpotensi Padat, Pengaturan Lalu Lintas Perlu Disiapkan
Persoalan lalu lintas juga menjadi salah satu perhatian penting menjelang libur Nataru. Sucipto memperkirakan sejumlah kawasan wisata favorit di Jawa Timur akan mengalami peningkatan volume kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan.
Salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Kota Batu. Selama ini, daerah tersebut menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat dari berbagai wilayah.
“Kalau kita ambil contoh Batu, itu pasti nanti akan krodit. Sehingga perlu ada skenario bagaimana mengatur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan,” jelasnya.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas harus direncanakan sejak awal dengan melibatkan instansi terkait. Langkah antisipasi tersebut penting agar peningkatan mobilitas wisatawan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung maupun aktivitas masyarakat setempat.
Wisata Nataru Harus Berdampak pada Ekonomi Warga
Lebih jauh, Sucipto mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pariwisata selama Nataru tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan.
Pemerintah dan pengelola destinasi juga harus memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata.
Ia berharap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata tidak hanya menerima dampak negatif berupa kemacetan, kepadatan pengunjung dan meningkatnya aktivitas kendaraan. Sebaliknya, momentum liburan harus menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan warga.
“Ketika liburan datang, masyarakat sekitar atau masyarakat lokal seharusnya ikut senang. Bukan malah hanya mendapatkan dampak kemacetan, tetapi justru ada peningkatan pendapatan dan ekonomi selama masa liburan,” ungkapnya.
Salah satu sektor yang dinilai perlu diperkuat adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk-produk lokal harus mendapatkan ruang promosi dan kesempatan berkembang seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
Dengan begitu, perputaran ekonomi selama libur Desember 2026 hingga Januari 2027 tidak hanya dinikmati pengelola destinasi dan pelaku usaha berskala besar, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
Sucipto menegaskan, seluruh aspek tersebut membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas terkait hingga unit pelaksana teknis di lapangan harus menjalankan peran masing-masing secara optimal.
Regulasi, pengawasan dan koordinasi antarpemangku kepentingan juga harus dipersiapkan secara cermat agar penyelenggaraan pariwisata selama libur Nataru berjalan sesuai harapan.
“Semua perlu dipikirkan secara komprehensif dan terintegrasi. Mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, regulasinya seperti apa harus dilakukan secara cermat dan akurat,” katanya.
Ia berharap momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata Jawa Timur.
Bukan hanya menghadirkan destinasi wisata yang aman dan nyaman, tetapi juga menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dengan kesiapan fasilitas, jaminan keselamatan, pengawasan harga, pengaturan lalu lintas serta keterlibatan UMKM, libur Nataru diharapkan menjadi momentum pertumbuhan pariwisata sekaligus penggerak ekonomi daerah.
![]()
Penulis : Wafa
















