SUMENEP, nusainsider.com — Kontroversi yang menyeret Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep, Fahmi, menjadi perhatian kalangan jurnalis. Ia diduga melontarkan kata kasar bernada penghinaan, yakni “Bajingan”, kepada Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS), Faldy Aditya, melalui pesan suara WhatsApp.
Dugaan ucapan tersebut memantik polemik sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai etika komunikasi pejabat publik. Terlebih, posisi humas semestinya menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi yang profesional antara lembaga dan masyarakat.
Faldy mengaku terkejut setelah mendengarkan pesan suara yang dikirimkan Fahmi ke nomor WhatsApp pribadinya.
Ia tidak menyangka seorang pejabat kehumasan di lingkungan BNN Sumenep diduga menggunakan kata-kata yang dinilainya merendahkan martabat seseorang.
“Saya baru tahu ketika membuka WhatsApp dari Fahmi. Ternyata isi pesan suara yang dikirim ke saya itu, dia bilang saya bajingan. Saya sendiri tidak mengerti kok bisa-bisanya Humas BNN Sumenep berucap seperti itu,” ungkap Faldy, Selasa (17/11/2026).
Menurut Faldy, persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan penghinaan. Ia menyebut pesan suara itu juga memuat pernyataan mengenai rencana menghubungi sejumlah pejabat serta kalimat yang dinilainya bernada ancaman.
Merasa perlu mendapatkan penjelasan, Faldy mengaku tidak langsung membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Ia terlebih dahulu memilih menempuh pendekatan persuasif dengan mendatangi kantor BNN Kabupaten Sumenep untuk meminta klarifikasi langsung kepada Fahmi.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Menurut Faldy, Fahmi tidak berada di kantor saat dirinya datang. Rekan-rekannya juga telah berupaya menghubungi dan meminta Fahmi menemuinya di rumah, tetapi komunikasi tersebut disebut tidak menghasilkan pertemuan.
Tidak mendapatkan klarifikasi secara langsung, Faldy kini mempertimbangkan langkah hukum atas dugaan penghinaan yang dialaminya. Ia berharap aparat kepolisian dapat menangani persoalan tersebut secara profesional apabila nantinya dilaporkan.
“Karena ternyata Fahmi itu juga mengirimkan pesan suara yang mengatai saya bajingan kepada orang lain. Jadi unsurnya sudah masuk dan saya harap rekan-rekan di Polres dapat profesional,” tegasnya.
JSI Kecam Dugaan Ucapan Kasar
Polemik tersebut turut mendapat perhatian Ketua Jurnalis Sumenep Independen (JSI), Igusty Madani. Ia mengecam dugaan penggunaan kata-kata kasar yang menyeret nama Humas BNN Sumenep.
Menurutnya, penggunaan bahasa yang merendahkan seseorang tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab membangun komunikasi publik.
Ia menilai jabatan kehumasan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga melekat tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat maupun insan pers.
Atas persoalan tersebut, Igusty menyatakan tengah mempersiapkan langkah aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tuntutan pertanggungjawaban secara terbuka.
“Secepatnya kami akan melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian. Kami tidak ingin persoalan seperti ini dianggap angin lalu. Kalau benar ucapan itu keluar dari seorang pejabat kehumasan, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai jabatan publik justru digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan penghormatan terhadap sesama,” tegasnya.
Igusty meminta Fahmi segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Faldy Aditya serta memberikan penjelasan kepada publik terkait dugaan ucapan tersebut.
Apabila tidak ada iktikad baik, ia bersama barisannya menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di kantor BNN Kabupaten Sumenep.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan etika komunikasi. Jangan merasa aman berlindung di balik jabatan. Pejabat publik harus berani bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakannya. Jika tidak ada permintaan maaf terbuka, kami akan turun menyampaikan aspirasi. Ini bukan ancaman, tetapi sikap organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pers maupun organisasi jurnalis merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan pandangan dan pendapat semestinya disikapi melalui komunikasi yang sehat, bukan dengan bahasa yang berpotensi merendahkan kehormatan seseorang.
Kini, polemik tersebut tidak lagi sekadar menyangkut dugaan penggunaan satu kata kasar dalam pesan suara WhatsApp. Persoalan ini turut menyoroti pentingnya etika komunikasi pejabat publik, khususnya mereka yang bertugas menjadi penghubung antara institusi dan masyarakat.
Sebab, jabatan kehumasan bukan sekadar posisi untuk menyampaikan informasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab menjaga kepercayaan publik, membangun hubungan kelembagaan, serta memastikan komunikasi berlangsung secara profesional dan beretika.
Hingga berita ini diterbitkan, Fahmi belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi terkait dugaan ucapan kasar dan kalimat bernada ancaman tersebut.
Media ini membuka ruang seluas-luasnya kepada Fahmi maupun BNN Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
![]()
Penulis : Wafa
















