SURABAYA, nusainsider.com — Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim) berencana menjalin kolaborasi dengan Senator DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, serta Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk membentuk layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian BAM Jatim terhadap masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan laporan sekaligus mendorong penanganan kasus secara serius.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian BAM Jatim, Jawa Timur disebut berada di peringkat kedua secara nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat sipil.
Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi dan data terkait dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan ibu kota provinsi.
Menurut Toifur, informasi tersebut menjadi perhatian serius organisasinya untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hak perempuan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya.
Salah satu landasan yang menjadi perhatian BAM Jatim adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
“Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya berencana melaporkan seorang terduga pelaku yang berdasarkan informasi awal disebut bekerja di salah satu lembaga pemerintah di Jawa Timur.
“Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” tegasnya.
Toifur menambahkan, kolaborasi dengan Senator DPD RI Dr. Lia Istifhama dan Polda Jatim nantinya tidak hanya berorientasi pada pelaporan kasus, tetapi juga membangun sistem pengaduan yang dapat diakses masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan.
Melalui layanan tersebut, BAM Jatim berharap korban memiliki akses untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh pendampingan awal, serta mendapatkan arahan mengenai proses hukum dan perlindungan yang dapat diakses.
Menurutnya, keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran lembaga dan pihak terkait yang mampu memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.
“Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
Ia berharap, rencana kolaborasi BAM Jatim bersama Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur bisa semakin maksimal.
BAM Jatim juga mengajak masyarakat untuk tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta berani memberikan dukungan kepada korban.
“Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa kebal hukum. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Toifur.
![]()
Penulis : Wafa
















