SUMENEP, nusainsider.com — Persoalan distribusi pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan petani di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kali ini, petani di Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, mempertanyakan kecilnya alokasi pupuk bersubsidi yang disebut hanya mencapai 25 ton untuk delapan Kelompok Tani (Poktan) selama satu tahun.
Informasi tersebut disampaikan Faesal, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mendampingi petani di wilayah Desa Saur Saebus.
Berdasarkan keterangan yang diterima petani, delapan Poktan yang berada di bawah satu kios penyalur tersebut hanya memperoleh alokasi total 25 ton pupuk bersubsidi dalam setahun.
Kondisi itu sontak memicu tanda tanya di kalangan petani. Pasalnya, jumlah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil pertanian, terlebih masing-masing kelompok memiliki anggota dan luas lahan yang harus dipenuhi kebutuhan pupuknya.
“Dari keterangan PPL Faesal, delapan Poktan di Desa Saur Saebus hanya dapat jatah 25 ton selama setahun. Kami semua kaget mendengarnya,” ujar salah satu ketua Poktan di Saur Saebus, Rabu (18/11/2026).
Jika dibagi rata, masing-masing kelompok hanya memperoleh sekitar 3,1 ton pupuk per tahun. Padahal, satu Poktan rata-rata memiliki 20 hingga 30 anggota dengan total luas lahan mencapai puluhan hektare.
Dengan kondisi tersebut, petani menilai alokasi pupuk yang tersedia sangat tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, dalam satu tahun terdapat dua musim tanam yang membutuhkan dukungan ketersediaan pupuk memadai.
“Bagaimana kami bisa mengelola lahan dengan jatah sekitar tiga ton per kelompok selama setahun? Satu hektare saja membutuhkan pupuk ratusan kilogram. Mau dikasih makan apa tanaman kami?” keluh seorang petani.
Minimnya alokasi pupuk itu disebut berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat. Sejumlah petani terpaksa mengurangi dosis pemupukan hingga separuh dari kebutuhan yang dianjurkan. Bahkan, sebagian lainnya harus menunda masa tanam atau membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal.
Situasi tersebut semakin memberatkan petani di wilayah kepulauan. Selain persoalan keterbatasan alokasi, mereka juga menghadapi tingginya biaya transportasi pupuk dari daratan menuju Sapeken.
Faktor cuaca dan keterbatasan transportasi laut turut menjadi kendala distribusi. Akibatnya, kedatangan pupuk kerap terlambat dan tidak selalu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan petani.
Di sisi lain, petani juga mempertanyakan realisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sebelumnya telah diajukan. Mereka mengaku kebutuhan pupuk yang tercantum dalam pengajuan tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang akhirnya diterima.
Namun, hingga kini petani mengaku belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan alokasi 25 ton tersebut.
“Kami sudah ajukan RDKK sesuai luas lahan dan jumlah anggota. Tapi kenapa yang turun cuma segitu? Kami minta kios membuka data, berapa sebenarnya jatah kami dari atas,” tegas salah satu petani.
Atas kondisi tersebut, petani mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, distributor, serta pihak terkait untuk segera turun langsung ke Desa Saur Saebus.
Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan kebutuhan, penetapan alokasi, hingga mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
Transparansi data RDKK dan jumlah pupuk yang dialokasikan kepada masing-masing kelompok juga dinilai penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Petani berharap alokasi pupuk bagi delapan Poktan di Desa Saur Saebus dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan luas lahan serta jumlah petani yang terdaftar.
“Jangan samakan Saur Saebus dengan daratan. Kami di kepulauan. Kalau pupuk kurang dan terlambat, kami yang menanggung risiko gagal panen. Tolong perhatikan nasib petani pulau,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kios penyalur belum memberikan keterangan resmi terkait alokasi 25 ton pupuk bersubsidi untuk delapan Poktan di Desa Saur Saebus selama satu tahun.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kios penyalur, distributor, maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan alokasi pupuk tersebut.
![]()
Penulis : Wafa
















