SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya menstabilkan harga serta mengendalikan inflasi di daerah.
“GPM dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan kemudahan aksebilitas pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas, sehingga mengantisipasi lonjakan harga dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela GPM serentak, di Pendopo Kecamatan Batuan, Senin (16/10/2023).
Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan berbagai pihak merupakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pangan Se-dunia 2023, khusus di Kabupaten Sumenep dilaksanakan di dua titik, yakni Kecamatan Batuan dan Kalianget.
Diharapkan, GPM ini digelar secara rutin, agar masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus sebagai langkah menurunkan dan menstabilkan harga komoditi pangan strategis lainnya.
“Pelaksanaan GPM secara masif untuk mengendalikan harga pangan khususnya beras yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, sehingga semua unsur perlu berkolaborasi dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan,” tutur Bupati.
DKPP Kabupaten Sumenep mengadakan GPM ini bersama-sama dengan Bulog Madura, Id Food serta TP PKK Kabupaten Sumenep, Camat dan Kepala Desa untuk mendukung menyukseskan kegiatannya.
Kepala DKPP Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, GPM menyediakan beberapa komoditi pangan strategis antara lain komoditi pangan di dua titik lokasi, yakni Kecamatan Batuan dan Kalianget untuk beras premium 3.000 kilogram, beras medium 10.000 kilogram, gula pasir 1000 kilogram, minyak goreng 2.400 liter, cabe rawit 100 kilogram, cabe merah besar 100 kilogram, telur ayam ras 400 kilogram dan bawang merah 400 kilogram, serta tisu besar 5 karton dan kecil 5 karton,” tuturnya.
Pelaksanaan GPM di Kecamatan Batuan pada 16 Oktober 2023, sedangkan kegiatan di Kecamatan Kalianget pada 17 Oktober 2023 besok lusa.
“Kegiatan GPM dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di 411 titik, 38 provinsi dan 260 Kabupaten atau Kota,” tutupnya.
