SURABAYA, nusainsider.com — Pergantian periode kepemimpinan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur 2026–2027 menjadi momentum membuka lembar baru gerakan mahasiswa di tengah masih kompleksnya persoalan publik yang dihadapi masyarakat.
Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan, berbagai persoalan di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah.
Mulai dari ketimpangan sosial, akses terhadap lapangan pekerjaan, persoalan lingkungan, pendidikan, hingga penegakan hukum masih membutuhkan perhatian dan pengawasan publik.
Situasi tersebut mendorong gerakan mahasiswa untuk kembali mempertanyakan hal yang lebih fundamental: untuk siapa pembangunan dan kebijakan publik dijalankan, serta sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UBMD) dipercaya memegang mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027.
Mandat tersebut diberikan melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Jambi. Moh. Iskil El Fatih dipercaya untuk menjalankan amanah sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur untuk satu periode ke depan.
Pergantian kepemimpinan itu dinilai tidak boleh dimaknai sebatas regenerasi struktural organisasi. Lebih dari itu, mandat tersebut membawa tanggung jawab untuk menghidupkan kembali keberpihakan gerakan mahasiswa terhadap persoalan masyarakat.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya?” ujar Iskil.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk membaca sekaligus menguji arah kebijakan publik. Kampus, kata dia, tidak cukup hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga harus mampu menjadi tempat lahirnya gagasan dan kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
“Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” tegasnya.
Iskil sapaan akrabnya juga menekankan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa. Bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, sikap kritis terhadap pemerintah maupun institusi negara harus tetap diletakkan pada kepentingan publik, bukan berdasarkan kedekatan personal ataupun kepentingan politik tertentu.
Menurut dia, kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun aparat penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, harus dibangun melalui kajian, persoalan konkret, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas,” katanya.
Ia menegaskan, komunikasi dengan pemerintah dan institusi negara tetap penting sepanjang dilakukan untuk mencari penyelesaian atas persoalan masyarakat. Namun, ruang dialog tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial mahasiswa.
“Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegas Iskil.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penanda arah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dalam menjalankan periode kepengurusan 2026–2027. Gerakan mahasiswa diharapkan tidak terjebak dalam polarisasi politik maupun kepentingan kelompok, tetapi mampu berdiri berdasarkan argumentasi akademik dan kebutuhan masyarakat.
Memasuki periode baru, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur akan diarahkan pada sejumlah agenda strategis. Penguatan konsolidasi antarkampus menjadi salah satu prioritas agar gerakan mahasiswa tidak berjalan sendiri-sendiri ketika menghadapi persoalan publik.
Selain konsolidasi, kajian kebijakan juga akan diperkuat. Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi mahasiswa dalam menyampaikan kritik maupun rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah.
Advokasi terhadap persoalan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur juga menjadi bagian penting dari agenda periode 2026–2027.
Dengan demikian, keberadaan BEM SI Kerakyatan tidak hanya terasa di ruang-ruang kampus, tetapi juga hadir di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bagi Iskil, gerakan mahasiswa harus mampu menjembatani kekuatan intelektual kampus dengan realitas sosial di lapangan. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya bereaksi ketika persoalan mencuat, tetapi juga membangun tradisi membaca kebijakan dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
Lembar baru BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, karena itu, tidak semata-mata berbicara mengenai struktur kepemimpinan baru. Lebih jauh, periode ini menjadi ujian mengenai sejauh mana gerakan mahasiswa mampu mempertahankan independensi, memperkuat konsolidasi, dan mengambil sikap ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kebijakan publik.
Dengan mandat yang kini berada di tangan UBMD melalui Moh. Iskil El Fatih, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur memasuki periode baru dengan tantangan yang tidak ringan.
Bukan sekadar siapa yang memimpin, tetapi bagaimana gerakan mahasiswa mampu memastikan suara rakyat tetap menjadi bagian penting dalam setiap perdebatan mengenai arah pembangunan Jawa Timur.
Penulis : Wafa
