SURABAYA, nusainsider.com — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi daerah.
Ia menilai skema pembagian DBHCHT selama ini belum mencerminkan keadilan fiskal, terutama bagi daerah penghasil tembakau dan industri rokok.
Selama bertahun-tahun, daerah hanya menerima sekitar tiga persen dari total DBHCHT, bahkan pada tahun ini porsinya disebut turun hingga sekitar satu persen.
Angka tersebut dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan besarnya kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dari sektor cukai rokok, khususnya di Jawa Timur.
“Ini jelas tidak adil bagi daerah. Cukai rokok berasal dari kerja keras petani tembakau, buruh pabrik, dan industri pengolahan di daerah. Namun daerah justru hanya menerima porsi yang sangat kecil,” tegas Lia Istifhama.
Ia memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar kebijakan pembagian DBHCHT dapat ditinjau ulang.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat menerima kunjungan Senator Lia Istifhama di kantornya, Senin (6/1/2026).
Menurut Adhy, skema pembagian DBHCHT sangat berbeda dengan mekanisme dana bagi hasil dari sumber daya alam lainnya.
“Cukai rokok ini tidak diperlakukan seperti sumber daya alam. Padahal, untuk sumber daya alam, daerah bisa mendapatkan dana bagi hasil hingga 10 persen. Sementara cukai rokok, yang jelas-jelas berasal dari petani tembakau dan industri di daerah, justru porsinya sangat kecil,” jelas Adhy.
Selain persoalan persentase, Adhy juga menyoroti ketatnya pembatasan penggunaan DBHCHT. Saat ini, dana tersebut sebagian besar hanya boleh dimanfaatkan untuk sektor kesehatan. Padahal, kebutuhan daerah mencakup sektor lain yang tak kalah mendesak.
“Untuk sektor kesehatan relatif sudah cukup. Namun untuk pendidikan, sosial, dan infrastruktur masih banyak yang kekurangan anggaran. Sementara DBHCHT tidak boleh digunakan untuk sektor-sektor tersebut,” ujarnya.
Pembatasan itu dinilai menghambat daerah dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Adhy Karyono pun berharap Senator Lia Istifhama sebagai wakil daerah di DPD RI dapat memperjuangkan isu DBHCHT secara serius di tingkat pusat. Ia menilai diperlukan keberanian politik untuk merevisi kebijakan agar lebih proporsional dan berpihak pada daerah penghasil.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menegaskan bahwa perjuangan DBHCHT bukan semata persoalan angka, melainkan soal keadilan dan keberpihakan terhadap daerah.
“Saya akan memperjuangkan agar DBHCHT lebih adil, lebih fleksibel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
