SURABAYA, nusainsider.com — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali melihat berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan demi mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai salah satu fondasi utama yang harus diperkuat adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui sektor pendidikan.
Hal itu disampaikan Lia seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8/2026).
Menurut Lia, tema kemerdekaan tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, tidak cukup hanya menjadi slogan. Tema tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata serta kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
“Jika berkaca dari tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini tentu aspek yang harus dibenahi lebih dulu yakni pendidikan atau SDM-nya. Sebenarnya alam kita ini kaya, tetapi untuk menjadi sesuatu perlu kompetensi SDM yang mumpuni,” ujar Lia.
Ning Lia berpandangan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan manusia dengan kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai agar dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, pendidikan dinilai memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang kelas, tetapi dapat merambat ke berbagai sektor yang menjadi penopang kemandirian nasional.
Menurut Lia, SDM berkualitas merupakan modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong kedaulatan energi, menciptakan keadilan sosial, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari aspek pendidikan itu nantinya pasti akan merambat ke berbagai aspek lainnya seperti ketahanan pangan, kedaulatan energi, keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik,” katanya.
Dalam momentum kemerdekaan tersebut, Lia juga kembali menyoroti kondisi tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi para guru yang berada di garis depan proses pembelajaran.
Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan SDM. Guru yang memperoleh kepastian dan perhatian secara layak diyakini akan lebih mampu menjalankan tugasnya dalam membentuk generasi penerus bangsa.
“Lalu juga perhatian kepada guru honorer yang terus saya perjuangkan juga selama ini,” ucapnya.
Pandangan tersebut mendapat perhatian dari Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Suko Widodo.
Ia menilai persoalan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Suko menyebut pemerintah memiliki ruang untuk mengambil langkah kebijakan yang memungkinkan guru honorer memperoleh kesempatan mengikuti proses seleksi sekaligus meningkatkan status kepegawaiannya.
Menurutnya, guru honorer dapat diberikan kesempatan menjalani pengujian atau tes kembali sebagai salah satu jalan menuju status Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jelas itu solusinya. Artinya pemerintah itu bisa kok membuat langkah diskresi kebijakan yang mana guru honorer ini diuji dan dites kembali agar bisa menjadi ASN,” kata Suko.
Ia menegaskan, persoalan kesejahteraan guru bukan semata menyangkut kepentingan tenaga pendidik. Lebih jauh, hal itu berkaitan langsung dengan masa depan peserta didik dan kualitas generasi penerus bangsa.
“Kesejahteraan guru tentu akan menghasilkan output pendidikan yang ideal bagi anak-anak selanjutnya,” ujarnya.
Selain kualitas SDM dan kesejahteraan guru, Lia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan lebih besar, termasuk orang tua dan anak-anak penyandang disabilitas.
Menurutnya, akses terhadap pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipastikan dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Lia mengingatkan, amanat konstitusi telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
Pemenuhan hak pendidikan bagi anak difabel, kata Lia, membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif. Bukan hanya memastikan keberadaan sekolah, tetapi juga menyediakan fasilitas, tenaga pendidik, serta lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka.
Bagi Ning Lia, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas manusia yang memiliki kesempatan memperoleh pendidikan serta kehidupan yang layak juga menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan.
Karena itu, penguatan pendidikan dan SDM merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama.
Dengan SDM yang semakin kuat, berbagai potensi yang dimiliki Jawa Timur maupun Indonesia diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal.
Pada akhirnya, penguatan kualitas manusia menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tema HUT ke-81 RI: Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur.
Penulis : Wafa
