SUMENEP, nusainsider.com — Di atas panggung, Madura Culture Festival (MCF) #4 2026 menyuguhkan wajah gemerlap budaya Jawa Timur. Namun di luar panggung, persoalan berbeda justru mencuat.
Dugaan pungutan berkedok penitipan kendaraan roda dua dan roda empat menjadi sorotan di tengah event yang membawa nama besar budaya Madura.
Dugaan tersebut muncul di kawasan sebelah barat dan utara GOR A. Yani Sumenep, lokasi utama tempat parkir pelaksanaan MCF#4. Praktik itu disebut berlangsung sejak pembukaan pada Rabu (26/8/2026) hingga Selasa (1/9/2026).
Kendaraan roda dua disebut dikenakan biaya sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Sementara kendaraan roda empat ditaksir mencapai Rp10.000.
Persoalannya bukan sekadar nominal. Publik mempertanyakan dasar pungutan tersebut, siapa pengelolanya, ke mana aliran uangnya, serta apakah aktivitas penitipan kendaraan itu memiliki izin dan mekanisme resmi dari pemerintah daerah.
Ironisnya, ketika persoalan ini mencuat ke publik, tiga instansi yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan, penataan, maupun ketertiban kawasan justru belum memberikan penjelasan.
Disperkimhub Sumenep, Satpol PP, dan Disbudporapar selaku leading sektor pelaksana MCF#4 hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan mengenai dugaan pungutan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Jika benar terdapat pungutan parkir atau penitipan kendaraan tanpa dasar yang jelas, siapa yang seharusnya bertanggung jawab melakukan penertiban?
Apalagi MCF#4 bukan event kecil. Pagelaran tersebut melibatkan berbagai daerah di Jawa Timur dan menjadi ruang bertemunya seni, budaya, UMKM, hingga kreativitas masyarakat.
Event yang seharusnya menjadi etalase wajah Sumenep itu justru berpotensi tercoreng oleh persoalan pelayanan publik di sekitar lokasi kegiatan.
Namun, persoalan tersebut ternyata tidak sesederhana antara “Parkir Liar” dan “Penertiban”. Ada masyarakat sekitar yang merasa ikut terdampak langsung oleh pelaksanaan event.
Kepala Desa Pabian, Zulfikar, mengakui terdapat sejumlah warganya yang menjadi juru parkir dadakan ketika event berlangsung.
“Masalah parkir, langsung investigasi di lapangan saja mas. Saya bukan pemilik aset dan bukan pengelola parkir,” kata Zulfikar melalui pesan WhatsApp kepada nusainsider.com, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, pihak desa sebenarnya telah memberikan imbauan agar warga tidak melakukan aktivitas tersebut.
“Memang ada beberapa warga saya yang menjadi tukang parkir dadakan, itupun kalau pas lagi ada event saja, tapi sudah kami himbau bahwa itu pelanggaran,” ujarnya.
Namun imbauan tersebut rupanya belum sepenuhnya menghentikan aktivitas warga.
Zulfikar menjelaskan, sebagian warga tetap menarik biaya lantaran merasa menjadi pihak yang terdampak langsung oleh kegiatan besar tersebut.
“Akses jalan macet, polusi suara dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa uang hasil parkir tersebut tidak dikelola Pemerintah Desa Pabian.
“Kalau masalah uang parkir itu dikelola warga sendiri mas, desa tidak ikut campur,” katanya.
Menurut Zulfikar, warga sekitar merasa memiliki kepentingan terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah mereka.
“Mereka sebagai tuan rumah mas, masak iya hanya mau jadi penonton di rumah sendiri,” imbuhnya.
Terkait jumlah warga yang terlibat, Zulfikar mengaku tidak mengetahui angka pastinya. Namun, ia memperkirakan terdapat sekitar empat hingga enam orang warga di kawasan pojok utara stadion, tepatnya di sekitar lokasi yang disebut terdapat alat berat.
Di sisi lain, Zulfikar tidak menolak apabila pemerintah melakukan penertiban. Ia justru meminta aturan ditegakkan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Saya sepakat mas, saya sepakat jika perda retribusi atau aturan lain ditegakkan menyeluruh tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi event.
Ia bahkan mengusulkan agar masyarakat sekitar dapat diarahkan menjadi mitra resmi pemerintah apabila memang memungkinkan secara aturan.
“Apakah pernah ada sosialisasi dari instansi yang berwenang? Memberikan pemahaman menjadikan juru parkir dadakan ini sebagai mitra pemerintah dalam menertibkan retribusi sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi masyarakat menyumbang PAD,” jelasnya.
Zulfikar berharap mekanisme tersebut tidak hanya diterapkan saat MCF#4, tetapi juga di lokasi lain sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai aturan parkir sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi.
“Tidak hanya di event ini saja, tapi di tempat lain pun wajib diberlakukan sama,” pungkasnya.
Kini bola berada di tangan pemerintah daerah. Dugaan pungutan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka agar publik mengetahui apakah pungutan itu resmi, ilegal, atau terdapat mekanisme lain yang selama ini tidak diketahui masyarakat.
Sebab, jangan sampai panggung budaya yang mempertemukan masyarakat se-Jawa Timur justru meninggalkan pertanyaan sederhana yang tak kunjung terjawab: siapa yang mengatur parkir, siapa yang menarik uang, dan atas dasar aturan apa pungutan tersebut dilakukan?
Hingga berita ini dinaikkan, nusainsider.com masih menunggu hak jawab dan klarifikasi dari Disperkimhub Sumenep, Satpol PP, serta Disbudporapar terkait persoalan tersebut.
Publik pun menunggu: Akankah pemerintah turun tangan menertibkan dugaan parkir liar secara menyeluruh, sekaligus mencari solusi agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri?
Penulis : Wafa
