Kejar Target 100 Siswa, Bappeda Bersama Dinsos P3A Sumenep Perkuat Peran Pendamping PKH untuk Sekolah Rakyat

Senin, 25 Mei 2026 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta tenaga pendidik (tendik) di kabupaten setempat

Foto. Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta tenaga pendidik (tendik) di kabupaten setempat

SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat menggelar kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta tenaga pendidik (tendik) sebagai langkah memperkuat pemenuhan target peserta didik Program Sekolah Rakyat (SR).

Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mendorong keberhasilan Program PKH sekaligus memastikan jumlah siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditentukan.

Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 81 siswa. Jumlah itu masih berada di bawah target yang direncanakan, yakni 100 siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga :  PLN Sumenep Klaim Penebangan Dilakukan Secara Gotong Royong, Polisi Masih Selidiki Kasus

Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Sumenep, Khairullah, menjelaskan bahwa proses pencarian dan perekrutan siswa Sekolah Rakyat masih menjadi bagian dari tugas dan fungsi sumber daya manusia (SDM) PKH di lapangan.

“Target Sekolah Rakyat ini menyasar keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem atau desil 1 dan desil 2, termasuk siswa yang telah putus sekolah. Program ini menjadi harapan dalam memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu,” kata Khairullah, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pengelola Sekolah Rakyat, serta berbagai pihak terkait lainnya guna mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan target jumlah siswa belum terpenuhi.

Baca Juga :  Festival Tong-tong KEN 2026 Diselimuti Polemik, Empat Grup Legendaris Dikabarkan Pilih Boikot

Khairullah mengungkapkan, proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara sepihak, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari sejumlah pihak, termasuk orang tua dan anak yang bersangkutan.

“Salah satu kendalanya, banyak orang tua yang masih menolak menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat dengan alasan tidak ingin berjauhan dengan anaknya. Karena itu, perlu adanya pemahaman lebih kepada masyarakat, khususnya keluarga sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten Sumenep, Dr Ir Arif firmanto yang turut hadir menjelaskan bahwa penyuluhan dan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi antara pendamping PKH, tenaga pendidik, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat.

Baca Juga :  Pastikan Mutasi Pejabat Segera Dilakukan, Bupati Sumenep Menunggu Izin Kemendagri

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang putus sekolah agar tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.

Arif, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Ia berharap, melalui kolaborasi seluruh pihak, target jumlah siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep dapat segera terpenuhi sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera, “Tutupnya.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

330 Desa di Gresik Berstatus Mandiri, Pemkab Dorong Pembentukan Kawasan Ekonomi Pedesaan
Tekan Aksi Balap Liar, Tim Gabungan Polres Pamekasan Sisir Jalanan Kota
119 Pelajar Adu Kompetensi di Olimpiade Ekonomi MGMP Sumenep, Ini Daftar Juaranya
Media Expo 2026 Digelar 10 Hari, KlikTimes.id dan Nusainsider.com Siapkan Pesta Rakyat dan Pemberdayaan UMKM Madura
Viral di TikTok! Usai di Sebut Bupati Tong-tong, Kini Achmad Fauzi di Sebut Bupati Bola
SKK Migas-KEI Serahkan Handtraktor, Perkuat Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kepulauan Sapeken
Krisis Air Meluas, Lumajang Idea Distribusikan Bantuan ke Ranuyoso dan Padang
Dokumen Pendidikan Gibran Disorot MK, Surokim Dorong Pemeriksaan Etik KPU di DKPP

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:25 WIB

330 Desa di Gresik Berstatus Mandiri, Pemkab Dorong Pembentukan Kawasan Ekonomi Pedesaan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 11:12 WIB

Tekan Aksi Balap Liar, Tim Gabungan Polres Pamekasan Sisir Jalanan Kota

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:26 WIB

119 Pelajar Adu Kompetensi di Olimpiade Ekonomi MGMP Sumenep, Ini Daftar Juaranya

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 09:26 WIB

Media Expo 2026 Digelar 10 Hari, KlikTimes.id dan Nusainsider.com Siapkan Pesta Rakyat dan Pemberdayaan UMKM Madura

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 08:48 WIB

Viral di TikTok! Usai di Sebut Bupati Tong-tong, Kini Achmad Fauzi di Sebut Bupati Bola

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:43 WIB

Krisis Air Meluas, Lumajang Idea Distribusikan Bantuan ke Ranuyoso dan Padang

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:27 WIB

Dokumen Pendidikan Gibran Disorot MK, Surokim Dorong Pemeriksaan Etik KPU di DKPP

Rabu, 7 Oktober 2026 - 22:48 WIB

Dari Sumenep Mengguncang Lombok, Tongtong Bawa Identitas Madura ke Parade MotoGP 2026

Berita Terbaru