BANDUNG, nusainsider.com — Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), M. Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa konsep negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia tidak boleh dimaknai sebatas penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, negara harus hadir secara menyeluruh dalam menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang bermartabat, hingga keadilan antargenerasi.
Gagasan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII yang dijadwalkan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026.
Melalui forum nasional tersebut, PB PMII menargetkan lahirnya buku rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan parlemen. Rekomendasi itu juga akan memuat evaluasi terhadap arah pemerintahan sejak 2024.
Shofiyulloh menegaskan, penilaian terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya hanya didasarkan pada niat maupun besarnya program. Lebih dari itu, aspek tata kelola, pemerataan manfaat, kualitas pelaksanaan, serta dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” kata Shofiyulloh dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Muspimnas PMII tahun ini mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam struktur organisasi PMII, Muspimnas merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Kongres. Forum serupa terakhir kali diselenggarakan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, pada November 2022.
Shofiyulloh menjelaskan, tema tersebut dipilih karena Indonesia saat ini menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pemerintah kerap menonjolkan capaian pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri.
Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih rentan, kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya teratasi, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam terus menjadi persoalan.
Ia mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan Pasal 34 telah memberikan landasan yang jelas mengenai arah pembangunan nasional.
Menurutnya, konstitusi tidak pernah mengharuskan Indonesia memilih antara kebebasan dan kesejahteraan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah meninggalkan pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis, elitis, dan bersifat top-down. Selain itu, Shofiyulloh menyoroti praktik oligarki yang dinilainya dapat menggerogoti hak-hak dasar masyarakat.
PMII Siapkan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Ketua Steering Committee Muspimnas, Acep Jamaludin, yang juga menjabat Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII, memberikan penilaian terhadap arah kebijakan pemerintahan sejak 2024.
Acep mengakui terdapat pergeseran menuju model negara yang lebih aktif hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya program pemerintah tidak otomatis menjadikan kebijakan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi.
“Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya,” kata Acep.
Ia menjelaskan, PMII tidak bermaksud menawarkan model negara kesejahteraan yang sepenuhnya mengadopsi konsep dari luar negeri.
Menurutnya, model negara kesejahteraan Barat sangat bergantung pada konsensus politik yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara model negara pembangunan di Asia Timur lebih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhenti ketika menghadapi perubahan kondisi.
Karena itu, PMII memilih menggali kembali konsep kenegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui konstitusi.
“Tugas PMII hari ini bukan mencari model baru dari luar, melainkan menggali, menunaikan, mengawal, dan menagih pelaksanaan model kenegaraan yang telah dirumuskan bangsa Indonesia sendiri,” ujarnya.
Buku rekomendasi yang tengah disiapkan juga akan memotret pola pembangunan Indonesia dari berbagai periode pemerintahan. Acep menyebut pola tersebut sebagai pola ayunan.
Dalam pola itu, setiap era cenderung menonjolkan dua atau tiga mandat konstitusi, sementara mandat lainnya kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut kemudian dikoreksi oleh pemerintahan pada periode berikutnya.
Setelah rekomendasi diserahkan kepada pemerintah dan parlemen, PB PMII berkomitmen mengawal hasil kajian tersebut melalui diskusi dan penguatan kajian di seluruh jenjang organisasi, mulai dari rayon hingga Pengurus Besar.
Undang Presiden Prabowo hingga Pimpinan Parlemen
Sebagai bagian dari persiapan Muspimnas, jajaran PB PMII sebelumnya telah menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, PB PMII turut mengundang Menteri Sosial untuk menghadiri pembukaan Muspimnas.
Selain itu, undangan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Meski membuka ruang komunikasi dengan pemerintah dan para pemangku kebijakan, Shofiyulloh memastikan kehadiran para pejabat tidak akan mengurangi sikap kritis PMII.
Ia menegaskan, organisasinya akan tetap mengedepankan prinsip critical engagement, yakni sikap kritis yang disertai tawaran solusi, tanpa terjebak pada oposisi buta maupun menjadi alat pembenaran kekuasaan.
“Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan,” tegasnya.
Muspimnas PMII 2026 sendiri akan dipusatkan di tiga lokasi, yakni Gedung Merdeka, kawasan Taman Braga, dan BPSDM Jawa Barat.
Hingga Minggu (15/11/2026), Acep menyebut sekitar 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) telah mendaftarkan diri. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih harus melengkapi persyaratan administrasi.
Panitia memperkirakan ribuan kader PMII dari berbagai daerah akan memadati kawasan Bandung dan Cimahi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran peserta dalam jumlah besar tersebut diharapkan turut memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Bagi Shofiyulloh, Muspimnas bukan sekadar agenda konsolidasi organisasi, melainkan juga momentum menguji peran dan tanggung jawab gerakan mahasiswa dalam mengawal perjalanan bangsa.
“Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan,” pungkasnya.
![]()
Penulis : Wafa
















