SUMENEP, nusainsider.com — Program diskon pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang diluncurkan pemerintah mendapat apresiasi luas, termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Ia menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis menuju ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani yang berkelanjutan.
Menurut Ning Lia sapaan akrabnya kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan reformasi besar di sektor pertanian.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras tahun ini mencapai 34 juta ton, sementara stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton tertinggi dalam 57 tahun terakhir,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Ia menyebut capaian tersebut menandai berakhirnya ketergantungan pada impor beras medium. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari keberpihakan pemerintah terhadap petani, salah satunya melalui program diskon pupuk nasional.
“Selama ini, tingginya biaya produksi menjadi keluhan utama petani. Program diskon pupuk bukan hanya meringankan beban mereka, tetapi juga memacu semangat dan produktivitas pertanian di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Peraih predikat Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai versi ARCI itu menegaskan, kebijakan pupuk bersubsidi perlu diikuti pengawasan dan pendampingan yang ketat di lapangan. Tujuannya agar manfaat program benar-benar dirasakan petani kecil yang menjadi sasaran utama.
“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam memanfaatkan data petani dan lahan, supaya distribusi pupuk tepat sasaran. Ini momentum emas untuk mewujudkan kemandirian pangan bangsa,” tegas Ning Lia.
Selain menyoroti kebijakan pupuk, Lia juga mengapresiasi kemajuan mekanisasi pertanian nasional yang kini mencapai 2,1 horsepower per hektare, setara dengan Thailand. Hal ini menandakan bahwa sistem pertanian Indonesia sedang bergerak menuju arah modern, efisien, dan berdaya saing tinggi.
Dengan nilai tukar petani (NTP) yang saat ini berada di angka 124,36, Lia optimistis kesejahteraan petani akan terus meningkat.
Ia menilai keberpihakan pemerintah yang konsisten akan memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
“Petani adalah tulang punggung bangsa. Ketika mereka sejahtera, ekonomi desa bergerak, dan kedaulatan pangan bukan lagi cita-cita, tetapi kenyataan,” tutur putri tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH Maskur Hasyim, itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jami menjelaskan bahwa reformasi tata kelola pupuk menjadi pilar utama kebijakan tersebut.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, Kementan berhasil memangkas 145 regulasi terkait pupuk menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen hingga petani.
“Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis. Sekarang lebih efisien, sederhana, dan langsung menyentuh petani,” ujarnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Jekvy Hendra, menambahkan bahwa sejak kebijakan diskon pupuk diumumkan pada 22 Oktober 2025, penebusan pupuk di tingkat petani meningkat tajam hingga 78.000 petani per hari. PT Pupuk Indonesia pun memastikan stok pupuk bersubsidi dalam kondisi aman, dengan cadangan mencapai 1,1 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan 43 hari ke depan.
Lia lebih lanjut berharap keberhasilan program ini menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju kemandirian pangan sejati.
Ia menegaskan, ketahanan pangan bukan sekadar urusan produksi beras, melainkan simbol kemandirian bangsa yang sesungguhnya.
Penulis : Wafa
