MADURA, nusainsider.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., terus memperkuat perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat melalui rangkaian kunjungan silaturahmi ke empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Roadshow tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum membangun komunikasi yang erat dengan kepala daerah, tokoh masyarakat, ulama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga berbagai lembaga pendidikan.
Melalui kunjungan itu, senator yang akrab disapa Ning Lia ingin memastikan berbagai persoalan dan potensi daerah dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam setiap pertemuan, Lia Istifhama menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi dapat hanya mengandalkan pemerintah semata.
Menurutnya, tantangan keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi banyak pemerintah daerah justru harus menjadi pemicu lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor usaha.
“Dulu pembangunan banyak bergantung pada pemerintah pusat. Sekarang muncul kesadaran bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan merata,” ujar Ning Lia.
Ia juga memastikan DPD RI akan terus menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah memperoleh perhatian yang lebih besar.
“Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi jembatan agar aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan tersebut berlangsung di Kabupaten Bangkalan. Di Pendopo Agung Bangkalan, Lia Istifhama bersama jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membahas penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Dalam pertemuan itu, Ning Lia mendorong pembentukan sekaligus penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai langkah strategis meningkatkan peran perempuan dalam sektor pertanian.
Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar tidak hanya sebagai pelaku pertanian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi keluarga.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga yang dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan apabila dikelola secara bersama-sama.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyambut baik berbagai gagasan tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan HKTI dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Selain membahas sektor pertanian, Lia Istifhama juga banyak menerima masukan mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sumber daya manusia di berbagai daerah yang dikunjunginya.
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari tugas konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Kunjungan Lia Istifhama di Madura juga membawa perhatian besar terhadap masa depan Kabupaten Sumenep sebagai daerah kepulauan.
Saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Ning Lia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan perubahan status menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.
Ia menilai karakter geografis Sumenep yang memiliki sekitar 126 pulau membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, status Kabupaten Kepulauan bukan sekadar perubahan nama administratif, melainkan strategi untuk memperkuat afirmasi pembangunan dari pemerintah pusat.
“Wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi maritim,” jelasnya.
Lia optimistis perubahan status tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Menurutnya, Sumenep memiliki potensi luar biasa di sektor kemaritiman, perikanan, pariwisata, dan ekonomi pesisir yang selama ini masih membutuhkan dukungan kebijakan agar berkembang secara optimal.
“Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi bagaimana negara benar-benar hadir memberikan keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan. Potensi maritim Sumenep sangat besar dan harus menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui rangkaian silaturahmi di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Lia Istifhama berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, pesantren, lembaga pendidikan, serta pemerintah pusat.
Baginya, kemajuan Madura hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan, komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama dalam membangun daerah.
Dengan peran DPD RI sebagai penghubung aspirasi daerah, Ning Lia optimistis berbagai potensi yang dimiliki Madura akan mampu berkembang menjadi kekuatan besar bagi pembangunan Jawa Timur maupun Indonesia secara keseluruhan.
Penulis : Wafa
