SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) memperkuat langkah menghadapi inflasi dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah. Selain memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia, pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar harga bahan pangan tetap terjangkau dan distribusinya dapat menjangkau seluruh wilayah Sumenep.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep kini menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi sejumlah sektor dalam menjalankan program pangan dan gizi secara terpadu.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penyusunan RAD-PG diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan distribusi pangan bergizi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah daratan.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujar Arif, Sabtu (3/9/2026).
Menurut Arif, kondisi inflasi di Jawa Timur masih relatif terkendali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi hingga Mei 2025 berada di level 1,22 persen.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat Pemkab Sumenep lengah. Karakter geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan membuat distribusi kebutuhan pokok menghadapi tantangan tersendiri.
Jarak dan biaya distribusi antarpulau berpotensi memengaruhi harga komoditas yang diterima masyarakat. Karena itu, perbedaan harga antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Arif menyebut bahan pangan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan inflasi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat produksi pangan dari dalam daerah sekaligus membenahi rantai distribusi agar pasokan dan harga tetap terjaga.
“Bappeda mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, untuk memastikan program pangan bergizi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Pemkab Sumenep juga didorong mencari pola distribusi yang lebih efisien agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pangan dengan harga yang lebih wajar.
Selain penguatan ketahanan pangan, Bappeda juga mendorong penguatan ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi.
Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sekaligus mendukung upaya mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
Penulis : Wafa
