OPINI, nusainsider.com — Ucapan selamat adalah etika. Harapan adalah doa. Dan pengingat adalah kewajiban publik.
Maka pada pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, publik patut mengucapkan selamat – tanpa kehilangan daya ingat.
Rotasi jabatan adalah keniscayaan birokrasi. Ia bisa menjadi penyegar, bisa pula menjadi pengulangan. Semua bergantung pada satu hal: apakah masa lalu dijadikan pelajaran, atau sekadar dipindahkan ruangannya.
Kepada Ferdiansyah Tetrajaya, SH, yang kini dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, publik berharap pendapatan daerah tidak lagi sekadar naik di atas kertas, namun juga bersih di proses dan adil di pungutan.
Bapenda adalah urat nadi fiskal. Sedikit saja salah tekan, yang bocor bukan darah birokrasi, tapi kepercayaan rakyat.
Agus Dwi Saputra, S.Sos., M,Si yang berpindah dari Dinas Pendidikan ke DPMD, kini mengelola desa, ruang paling rawan antara idealisme pembangunan dan godaan proyek. Desa bukan sekadar objek laporan, melainkan subjek keadilan.
Jangan sampai pemberdayaan hanya berhenti di spanduk dan baliho.
Sementara itu, tongkat estafet pendidikan diserahkan kepada Moh. Iksan, S.Pd., MT. Dunia pendidikan di Sumenep tidak kekurangan gedung, tapi sering kekurangan kejujuran sistem.
Kurikulum bisa berganti, kepala dinas bisa berganti, tapi jika orientasi masih pada seremonial, maka yang tertinggal tetap murid-muridnya.
Anwar Syahroni Yusuf,AP.,M.Si kini memimpin Dinas Lingkungan Hidup, memasuki ladang sunyi yang sering diingat saat bencana, dilupakan saat izin diterbitkan. Lingkungan tidak butuh pidato hijau, tapi keberanian berkata “tidak” pada kepentingan yang merusak.
Di ranah sosial, Dr. R. Abd Rahman Riadi, SE, MM mengemban amanah besar di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini bukan sekadar jabatan administratif, melainkan ujian nurani. Karena angka kemiskinan bisa dimanipulasi, tapi luka sosial tak bisa dipalsukan.
Kursi Dinas Ketenagakerjaan kini diduduki Drs. Mustangin, M.Si. Tantangannya jelas: membuka lapangan kerja, bukan membuka peluang titipan. Tenaga kerja tidak butuh janji, mereka butuh kepastian.
Sementara Heru Santoso, S.STP., MH kembali ke jantung perizinan dan investasi di DPMPTSP. Di sinilah sering lahir dua wajah birokrasi: satu ramah di depan investor besar, satu dingin di hadapan pelaku kecil. Publik berharap wajah yang terakhir segera pensiun.
Di bidang kebudayaan dan pariwisata, Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si diharapkan tidak sekadar mengurus event, tapi merawat identitas. Pariwisata tanpa integritas hanya akan menjual pemandangan, sambil menyembunyikan masalah.
Dan terakhir, Ir. Beni Irawan, ST, MT, kini memimpin BKPSDM- dapur karier ASN. Di sinilah nasib meritokrasi ditentukan. Apakah promosi akan ditakar dari kinerja, atau kembali diukur dari kedekatan.
Namun di atas semua itu, ada satu catatan yang tak boleh dihapus oleh SK pelantikan:
bahwa di tempat yang sama, pernah ada kasus.
Pernah ada tunggakan.
Pernah ada cerita yang belum sepenuhnya selesai.
Publik tidak menuduh. Publik hanya mengingat. Karena sejarah yang diabaikan biasanya tidak pergi – ia hanya menunggu giliran untuk terulang.
Maka selamat bekerja kepada para pejabat baru.
Jabatan boleh berpindah, tapi tanggung jawab tidak ikut mutasi.
Kursi boleh baru, namun bayang lama masih ada di ruangan. Dan Semoga amanah ini tidak menjadi bab lanjutan dari masa kelam,
melainkan catatan koreksi – bahwa di Sumenep, kekuasaan bisa berganti tanpa harus mengulang kesalahan yang sama.
Karena pada akhirnya, yang diuji bukan siapa yang dilantik, melainkan siapa yang berani belajar dari masa lalu.
Oleh : Fauzi As, Pengusaha dan pengamat kebijakan Publik
Penulis : Fauzi As
Editor : Wafa
