SUMENEP, nusainsider.com — Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat, transparan, dan berintegritas di tengah berbagai isu yang beredar di masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Humas UNIBA Madura, Ainur Rofiqi, dalam konferensi pers yang digelar di ruang pertemuan VIP kampus pada Selasa (18/03/2025). Ia didampingi oleh Wakil Rektor I, Budi Siswanto, serta tim hukum universitas.
“Kami mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi,” ujar Rofiqi.
Pihaknya menegaskan bahwa konferensi pers ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Salah satu isu yang dibahas adalah dugaan keterlibatan mahasiswa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. UNIBA Madura menegaskan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat yang berwenang.
“Kami menghormati jalannya proses hukum dan menunggu keputusan resmi. Jika terbukti bersalah, sanksi akademik akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Rofiqi.
Terkait dugaan penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), UNIBA Madura memastikan bahwa pendistribusian dana dilakukan langsung oleh pemerintah ke rekening mahasiswa, tanpa keterlibatan pihak kampus.
“Semua mekanisme sudah ditetapkan pemerintah. Universitas tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut,” tegasnya.
Mengenai pengadaan seragam organisasi mahasiswa (ORMAWA), UNIBA Madura menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan internal masing-masing organisasi.
“Kampus tidak mengatur atau menentukan atribut organisasi mahasiswa. Semua kebijakan terkait seragam ditentukan oleh ORMAWA sendiri,” kata Rofiqi.
Lebihlanjut, Menanggapi isu pelecehan seksual yang beredar, UNIBA Madura memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di lingkungan kampus.
“Meski demikian, kami tetap mendukung proses hukum dan siap memberikan pendampingan jika diperlukan,” ujar Rofiqi.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intimidasi atau tekanan terhadap mahasiswa dalam kasus ini.
“Kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika,” tambahnya.
Terkait isu yang menyeret nama Rektor UNIBA Madura, pihak universitas menegaskan bahwa seluruh kebijakan akademik, termasuk pengangkatan dosen, dilakukan secara profesional.
“Proses pengangkatan dosen melibatkan Manajer Akademik, dosen senior, dan bagian kepegawaian. Semua dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan,” ungkap Rofiqi.
Mengenai isu kehidupan pribadi rektor, ia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan pribadinya selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Terkait berbagai isu seperti adanya perempuan yang mengaku sebagai istri rektor, kepemilikan aset di berbagai tempat, hingga tuduhan antar jemput salah satu dosen, semuanya adalah hoaks atau tidak benar,” tegasnya.
Melalui konferensi pers ini, UNIBA Madura berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat serta menegaskan komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan integritas akademik.
Penulis : Mif
