SUMENEP, nusainsider.com — Sektor pariwisata Kabupaten Sumenep mencatat capaian signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga Juli 2025 lalu, kontribusi dari sektor ini disebut telah melampaui 50 persen atau sekitar Rp617 juta.
Sumber pendapatan tersebut didominasi dari tiga destinasi unggulan, yakni Pantai Slopeng, Pantai Lombang, dan Pantai Sembilan.
Namun di balik capaian tersebut, kritik tajam justru muncul dari kalangan aktivis kebijakan publik. Andriyadi menilai keberhasilan PAD tidak sebanding dengan kualitas tata kelola pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga saat ini Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep belum memiliki grand design atau masterplan pariwisata yang jelas.
Kondisi ini menyebabkan pengelolaan destinasi wisata terkesan stagnan dan tidak berkembang secara berkelanjutan.
“Tanpa grand design, pengelolaan wisata hanya berjalan seadanya. Bahkan terkesan lebih sebagai ladang basah bagi pemerintah daripada upaya serius membangun sektor pariwisata,” ujar Andriyadi.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pantai Lombang. Di lokasi tersebut berdiri bangunan yang disebut sebagai food court atau pujasera, namun dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dan tidak terintegrasi dengan pengembangan kawasan wisata secara menyeluruh.
Selain itu, keberadaan homestay di area wisata yang seharusnya menjadi daya tarik tambahan juga belum mampu menarik wisatawan untuk menginap.
Minimnya penerangan di malam hari membuat kawasan wisata tersebut cenderung gelap dan tidak ramah bagi pengunjung.
“Potensi wisata seperti cemara udang dan pasir putih sebenarnya sangat kuat. Tapi tanpa perencanaan matang, semua itu tidak maksimal. Wisata hanya ramai pada momen tertentu, bukan menjadi destinasi yang hidup setiap saat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa sejak tahun 2018 hingga 2026, berbagai event telah digelar untuk mendongkrak kunjungan wisata. Namun, upaya tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas yang memadai sehingga berdampak pada berkurangnya Angka kunjungan dan PAD wisata setempat.
“Event terus digelar, tapi fasilitas dasar justru terabaikan. Ini menunjukkan tidak adanya arah pembangunan yang jelas dalam sektor pariwisata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Sumenep, Faruk Hanafi, saat dikonfirmasi oleh media ini belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya menunjukkan tanda centang satu, yang mengindikasikan nomor pewarta diduga telah diblokir.
Kondisi ini semakin memperkuat kritik bahwa pengelolaan pariwisata di Sumenep belum dilakukan secara transparan dan profesional, meski sektor ini telah menjadi salah satu penopang utama PAD daerah.
Penulis : Wafa
