SUMENEP, nusainsider.com — Kepala Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Harno, memberikan klarifikasi atas tudingan warganya terkait ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Menurut Harno, informasi yang menyebutkan bahwa selama dua periode kepemimpinannya tidak ada pembangunan infrastruktur adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa sejak awal masa jabatan, berbagai pembangunan telah dilakukan.
“Sejak menjabat, kami bersama perangkat desa serta lembaga desa lainnya telah mendorong pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum,” ungkap Harno kepada nusainsider.com, Senin 15 April 2025 Malam.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap. Penentuan proyek yang dijalankan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran desa yang tersedia setiap tahunnya.
Terkait Balai Desa yang hingga kini belum berdiri secara fisik, Harno mengakui bahwa bangunan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Namun, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan.
“Meskipun belum memiliki bangunan balai desa, pelayanan tetap berjalan. Sementara ini kami laksanakan di rumah saya pribadi,” jelas Harno melalui pesan WhatsApp.
Ia menambahkan bahwa penggunaan rumah pribadinya sebagai pusat pelayanan dilakukan demi memastikan tidak terhambatnya pelayanan publik di Desa Batuputih Daya. Hal itu, kata dia, bersifat sementara.
“Keputusan ini kami ambil sambil menunggu kesiapan anggaran serta tahapan pembangunan Balai Desa yang telah masuk dalam rencana jangka menengah desa,” imbuhnya.
Harno sapaan akrabnya juga menegaskan bahwa pengalokasian DD dan ADD selama ini telah diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu.
Sebagian besar anggaran, lanjutnya, digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT), pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur yang sangat mendesak dibutuhkan oleh warga.
“Pembangunan Balai Desa memang belum terealisasi. Tapi bukan berarti kami mengabaikannya. Ada banyak kebutuhan mendesak lainnya yang harus didahulukan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa status Desa Batuputih Daya hingga kini belum menjadi desa mandiri, sehingga jumlah dana yang diterima desa masih terbatas.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Harno menyebut pihaknya harus benar-benar mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan setiap tahun anggaran.
“Semua rencana pembangunan kami tetapkan melalui musyawarah desa yang melibatkan semua unsur. Jadi bukan keputusan sepihak,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga terkait akses jalan ke pondok pesantren yang belum diperbaiki, Harno mengaku memahami aspirasi tersebut. Ia mengakui jalan tersebut memang belum tertangani sepenuhnya.
Namun, ia membantah anggapan bahwa akses tersebut sengaja diabaikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena dana yang terbatas dan banyaknya titik infrastruktur lain yang juga membutuhkan penanganan segera.
“Semua proyek infrastruktur dilakukan secara bertahap dan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah serta kajian teknis dari tahun ke tahun,” terangnya.
Harno menekankan bahwa pihak desa tidak pernah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Justru, lanjutnya, pihaknya terus mencari solusi agar semua kebutuhan warga bisa diakomodasi sesuai kemampuan desa.
Ia pun mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, serta terbuka jika ada masukan ataupun kritik yang membangun demi kemajuan bersama.
“Penjelasan ini saya sampaikan agar masyarakat mendapat gambaran utuh dan proporsional terkait kondisi dan tantangan pembangunan di desa kami,” ungkap Harno.
Di akhir keterangannya, Harno menyampaikan harapan agar masyarakat tetap mendukung upaya pembangunan desa. Ia juga membuka ruang diskusi untuk warga yang ingin mendapatkan informasi secara langsung.
“Saya siap berdiskusi jika ada warga yang ingin data lebih rinci atau ingin meninjau langsung kondisi lapangan. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya,” Tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, sejak lama Desa Batuputih Daya tidak memiliki Balai Desa sebagai tempat resmi berkumpulnya warga. Hal ini mengganggu aktivitas sosial dan pemerintahan tingkat desa.
“Setiap kali ada rapat, aparat desa berkumpul di rumah kepala desa. Bangunannya memang mentereng, tapi bukan tempat yang semestinya untuk urusan pemerintahan, tapi rumah Kepala desa.” ucap warga tersebut kepada nusainsider.com, Senin, 14 April 2025. Selengkapnya KLIK DISINI
Penulis : Mif
