SUMENEP, nusainsider.com — Keluhan datang dari warga Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Mereka menyoroti absennya fasilitas Balai Desa dan stagnannya pembangunan yang dinilai tidak menunjukkan kemajuan berarti selama bertahun-tahun.
Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, sejak lama Desa Batuputih Daya tidak memiliki Balai Desa sebagai tempat resmi berkumpulnya warga. Hal ini mengganggu aktivitas sosial dan pemerintahan tingkat desa.
“Setiap kali ada rapat, aparat desa berkumpul di rumah kepala desa. Bangunannya memang mentereng, tapi bukan tempat yang semestinya untuk urusan pemerintahan, tapi rumah Kepala desa.” ucap warga tersebut kepada nusainsider.com, Senin, 14 April 2025.
Ia juga menyoroti tidak adanya kegiatan penyaluran Bantuan secara terbuka kepada masyarakat, sebagaimana yang umum dilakukan di desa lain.
Padahal, BLT yang berasal dari Dana Desa (DD) seharusnya dikelola secara transparan.
“Kami pernah lihat penyerahan bantuan tapi tidak dilakukan secara terbuka. Tidak seperti desa-desa lain yang jelas kapan dan di mana bantuannya dibagikan,” ujarnya menambahkan.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak warga mempertanyakan kemana larinya anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan maupun kesejahteraan warga.
Menurut warga itu, pembangunan infrastruktur desa selama ini cenderung stagnan. Tidak ada perubahan berarti yang terlihat meskipun desa tersebut setiap tahun mendapat alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten dan pusat.
“Seolah desa ini berjalan di tempat. Jalan rusak tidak diperbaiki, fasilitas umum minim, dan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, warga itu mengungkapkan adanya ketakutan dari masyarakat maupun aktivis lokal untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan desa. Mereka khawatir akan adanya tekanan atau intimidasi.
“Kami ingin bersuara, tapi takut. Pemuda dan elemen masyarakat lain pun terlihat enggan menyampaikan kebenaran karena merasa tidak aman,” katanya.
Ia pun berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terhadap permasalahan ini. Warga meminta adanya langkah tegas dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Batuputih Daya.
“Harapan kami, Pemkab segera turun tangan. Kalau perlu, audit seluruh keuangan desa sejak bertahun-tahun lalu. Transparansi itu penting,” tambahnya.
Warga tersebut juga mengingatkan soal regulasi yang seharusnya menjadi dasar keterbukaan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam pasal 11 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa informasi keuangan desa wajib disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.
Namun, kondisi di Batuputih Daya dinilai jauh dari semangat transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan tersebut. Hal inilah yang mendorong warga makin gelisah dan merasa tidak percaya terhadap pemerintahan desa.
Salahsatu elemen masyarakat juga berharap agar aktivis atau pemerhati desa di Kabupaten Sumenep turut andil dalam mengawal persoalan ini. Mereka ingin ada dukungan dari luar agar suara warga tak terus terpendam.
“Semoga ada aktivis atau pihak luar yang bisa bantu mengawal. Supaya kami punya keberanian bicara,” ujar warga tersebut.
Ketidakhadiran balai desa serta tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran publik dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi oleh pihak terkait.
Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini dikhawatirkan akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menimbulkan konflik horizontal antar warga.
Warga Batuputih Daya berharap suara mereka tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Mereka ingin perubahan, bukan sekadar janji.
“Yang kami inginkan bukan sensasi. Kami hanya ingin hidup lebih layak di desa sendiri, dengan pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada rakyat,” tutupnya warga Batuputih daya.
Sementara itu, Kepala Desa Batuputih Daya, Harno, hingga kini belum memberikan tanggapan atas keluhan tersebut. Saat dihubungi melalui pesan maupun panggilan telepon, ia tak memberikan respons.
Upaya konfirmasi dilakukan media sejak Jumat, 11 April 2025 hingga Minggu, 13 April 2025. Meski terlihat aktif secara daring, Kades Harno tak kunjung menjawab pertanyaan dari wartawan.
Penulis : Dre
