SUMENEP, nusainsider.com — Rumor terkait calon Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep memantik keresahan publik.
Masyarakat dan pemerhati birokrasi menilai isu ini bukan sekadar wacana, melainkan ancaman serius bagi marwah pemerintahan daerah.
Nama yang santer disebut, yakni Agus Dwi Saputra, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. Sosok ini langsung disorot karena rekam jejaknya sarat kontroversi.
Publik khawatir, jika rumor tersebut benar, stabilitas pemerintahan Sumenep bisa terjerumus dalam kubangan persoalan. Figur bermasalah berpotensi menambah daftar panjang carut-marut birokrasi.
Ketika dikonfirmasi, Agus meradang. Ia membantah keras kabar penunjukan dirinya.
“Sampai sekarang tidak ada. Itu hoaks,” tegasnya, Senin (25/8), melalui sambungan telepon.
Meski demikian, Agus tidak menutup kemungkinan jika dirinya dipilih.
“Sebagai pegawai, kalau diperintah, saya siap,” ucapnya penuh percaya diri.
Namun publik masih mengingat rekam jejak Agus. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019–2021), ia gagal menuntaskan polemik proyek Pasar Batuan Rp9,5 miliar dan dugaan korupsi KIHT Tahap I Rp9,62 miliar.
Di Dinas Pendidikan, posisinya juga tidak lepas dari sorotan tajam. Penunjukan dirinya sejak 2021 dianggap tidak sesuai kapasitas, karena hingga kini belum ada gebrakan berarti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep.
Lebih parah lagi, dinas yang dipimpinnya justru diterpa isu busuk: dugaan permainan pengadaan buku, penunjukan pengadaan seragam SD yang janggal, laporan PKBM fiktif, hingga sederet masalah pendidikan lain.
Melihat situasi ini, pengamat kebijakan publik Universitas Wiraraja Madura, Wildan Rasaili, memberi peringatan keras. Ia mendesak Bupati Sumenep tidak gegabah dalam memilih Plt Sekda.
“Jika yang ditunjuk figur kontroversial, sejak awal publik akan terus menyoroti, dan itu akan mengganggu kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Wildan, penunjukan pejabat tinggi seharusnya berbasis meritokrasi mengutamakan integritas, kompetensi, dan prestasi bukan sekadar loyalitas politik.
“Kalau Bupati serius membangun Sumenep, pilihlah figur bersih, punya rekam jejak prestasi, dan bebas dari beban masa lalu,” tandasnya.
Ia menegaskan, memilih figur bermasalah hanya akan menjadi bumerang. Masyarakat tidak akan pernah percaya, bahkan masa lalu kelam pejabat itu akan terus menghantui jalannya pemerintahan.
“Ini soal menjaga kepercayaan publik. Pemerintahan tidak boleh dipertaruhkan hanya karena ambisi segelintir orang,” pungkasnya dengan nada tegas.
Penulis : Wafa
