JATIM, nusainsider.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Tujuannya jelas, yakni menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak dini.
Namun, di balik semangat mulia tersebut, pelaksanaan program MBG di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan.
Berdasarkan data terbaru, sedikitnya 133 anak di Jawa Timur dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga bersumber dari program MBG, dengan kasus terbaru muncul di Pamekasan dan Magetan.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berbasis regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama mengenai tata kelola dan keamanan pangan.
Dalam agenda reses di 14 kota/kabupaten se-Jawa Timur, Lia yang akrab disapa Ning Lia menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Sejumlah warga menyoroti keterlambatan distribusi makanan, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga belum seragamnya standar dapur penyedia di tiap daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik dan patut didukung bersama. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara cermat agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Ning Lia di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Senator yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pendidikan itu menegaskan, program MBG tidak sekadar berbicara soal makan gratis. Lebih dari itu, MBG mencakup tata kelola yang menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, pendistribusian, hingga pengawasan standar pelayanan pangan dan gizi (SPPG) di tingkat daerah.
Menurutnya, setiap tahap dalam rantai penyediaan makanan harus berlandaskan prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang. Hal tersebut menjadi kunci agar program benar-benar memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.
Lia yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Senator Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI, menilai perlu adanya pembentukan sub-SPPG di tingkat kabupaten/kota.
Keberadaan lembaga tersebut, kata dia, akan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, penyedia makanan, serta pihak pengawas di lapangan.
“Jika ada pengawasan lokal yang kuat dan terstruktur, potensi makanan basi, tercemar, atau menimbulkan keracunan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembentukan sub-SPPG akan mempercepat evaluasi terhadap setiap rantai distribusi MBG, sekaligus memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan peserta didik.
Dengan sistem pengawasan berlapis, segala bentuk penyimpangan atau kelalaian bisa segera diidentifikasi dan diperbaiki.
Selain aspek pengawasan, Ning Lia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku UMKM katering lokal yang menjadi mitra pelaksana program MBG.
Ia mendorong agar mereka mendapatkan pelatihan tentang higienitas, pengemasan, dan manajemen penyimpanan makanan, agar produk yang disalurkan tetap aman dikonsumsi anak-anak.
“Pendampingan terhadap pelaku usaha katering sangat penting. Mereka perlu dibekali pemahaman tentang standar gizi, kebersihan, serta sistem rantai dingin yang tepat agar makanan tetap segar dan layak dikonsumsi,” jelasnya.
Putri dari tokoh Nahdlatul Ulama, KH. Maskur Hasyim, itu menambahkan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh sinergi lintas pihak di daerah.
Pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat harus bahu-membahu menjaga kualitas pelaksanaan program.
Ia menilai, kolaborasi dan transparansi menjadi kunci keberlanjutan program MBG. Dengan komunikasi yang terbuka antara penyelenggara dan pengawas, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melaporkan potensi pelanggaran atau kelalaian di lapangan.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi generasi muda. Maka, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar pelaksanaan MBG berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkas senator asal Jawa Timur tersebut.
Program MBG sejatinya membawa semangat keadilan sosial, agar setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan cerdas.
Namun, sebagaimana disampaikan Ning Lia, pengawasan dan pembinaan berkelanjutan menjadi syarat utama agar program unggulan ini tidak berubah menjadi bumerang bagi masyarakat.
Penulis : Wafa
