OPINI, nusainsider.com — Perekonomian Madura perlahan seperti digembosi dari dalam. Bukan oleh kegagalan masyarakatnya dalam berproduksi, tetapi oleh arah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai lebih berpihak pada korporasi dibanding rakyat kecil. Bayang-bayang kematian ekonomi itu kini kian terasa nyata di bumi garam dan tembakau ini.
Salah satu pemicunya adalah kebijakan keras terhadap sejumlah perusahaan rokok (PR) lokal di empat kabupaten di Madura.
Pemerintah menuding beberapa perusahaan melakukan pelanggaran dengan menggunakan pita cukai palsu. Dampaknya, banyak perusahaan kecil terpaksa berhenti beroperasi, meninggalkan ribuan pekerja tanpa penghasilan.
Namun, yang perlu dipahami, tindakan keras pemerintah tanpa pendekatan solutif ini bukan sekadar soal hukum. Ia adalah serangan langsung terhadap nadi ekonomi Madura.
Sebab, industri rokok berbasis tembakau selama ini menjadi penopang hidup ribuan petani, buruh linting, hingga pedagang kecil di berbagai pelosok desa.
Ironisnya, di tengah kontribusi besar Madura terhadap produksi tembakau nasional, daerah ini justru tak masuk dalam lima besar penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Timur. Padahal, berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 30 persen penanaman tembakau Indonesia berasal dari Madura.
Pertanyaan pun muncul: Apakah pemerintah pusat belum memahami data, atau memang ada kecenderungan kerja sama dengan korporasi besar untuk mematikan ekonomi lokal? Jika benar demikian, maka Madura sedang dipaksa kehilangan jati diri ekonominya secara perlahan.
Madura bukan sekadar pulau kecil yang bergantung pada belas kasih kebijakan pusat. Ia memiliki dua komoditas unggulan yang telah menghidupi masyarakat selama ratusan tahun garam dan tembakau. Dua sektor ini adalah simbol kemandirian dan harga diri masyarakat Madura.
Sayangnya, dua kekayaan alam itu kini seakan tak lagi mendapat perhatian serius. Di satu sisi, harga garam tak menentu akibat impor besar-besaran.
Di sisi lain, industri tembakau ditekan lewat regulasi dan pembatasan tanpa melihat realitas di lapangan. Kebijakan yang seharusnya berpihak, justru memperlebar jurang kesenjangan.
Dalam konteks ini, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau ulang arah kebijakan ekonomi terhadap daerah-daerah penghasil komoditas strategis.
Madura, yang memberi dukungan politik besar pada kontestasi nasional, layak mendapatkan perhatian lebih sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
Rakyat Madura tidak meminta keistimewaan, mereka hanya menuntut keadilan ekonomi. Mereka ingin dihargai atas kontribusi besar yang diberikan pada negara.
Ketika ribuan petani menanam tembakau di bawah terik matahari, mereka melakukannya bukan untuk melanggar hukum, melainkan untuk bertahan hidup.
Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian perusahaan rokok kecil di Madura melakukan praktik ilegal bukan karena ketidaktahuan terhadap aturan, melainkan karena tekanan ekonomi yang semakin menyesakkan.
Harga tembakau naik, biaya produksi meningkat, sementara kebijakan cukai terus menekan. Dalam kondisi seperti ini, mereka dipaksa mencari cara agar tetap bertahan.
Langkah represif tanpa solusi hanya akan mempercepat kehancuran ekonomi lokal. Pemerintah semestinya hadir dengan kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar penegakan hukum yang kaku. Regulasi harus mampu memberi ruang adaptasi bagi pengusaha kecil agar tidak terjepit di antara aturan dan kebutuhan hidup.
Salah satu solusi yang realistis adalah dengan menerbitkan pita cukai kelas tiga atau kebijakan cukai khusus bagi pengusaha rokok kecil di Madura. Skema ini bisa menjadi bentuk afirmasi ekonomi daerah, sebagaimana kebijakan khusus yang telah diberikan pada sektor-sektor strategis di wilayah lain.
Selain itu, DPR RI terutama yang mewakili Madura harus memperjuangkan aspirasi rakyatnya di Senayan. Jangan hanya datang saat pemilu, lalu menghilang ketika rakyat menghadapi krisis.
Madura membutuhkan perwakilan yang memahami realitas ekonomi dan berani memperjuangkan kebijakan afirmatif di tingkat nasional.
Lebih jauh, pemerintah perlu menata ulang pendekatan pembangunan ekonomi Madura dengan menekankan pada prinsip kemandirian berbasis sumber daya lokal.
Garam dan tembakau bukan komoditas kuno; keduanya bisa menjadi sumber daya modern jika dikelola dengan inovasi, teknologi, dan perlindungan hukum yang jelas.
Penting bagi Presiden Prabowo untuk datang langsung ke Madura, mendengar keluhan rakyat, dan melihat realitas yang terjadi. Sebab, Madura bukan sekadar basis dukungan politik, melainkan bagian dari jiwa ekonomi bangsa.
Tanpa Madura, Jawa Timur akan kehilangan salah satu tiang penyangga ekonomi tradisionalnya.
Jika kebijakan yang menekan ini terus dibiarkan, maka bukan hanya perusahaan rokok kecil yang akan mati, tapi juga semangat ekonomi masyarakat Madura.
Generasi muda akan kehilangan motivasi untuk bertani, berdagang, dan berproduksi. Ketergantungan terhadap kota besar akan makin tinggi, dan kemandirian ekonomi akan lenyap.
Namun, masyarakat Madura bukan tipe yang mudah menyerah. Dalam keterbatasan sumber daya manusia sekalipun, mereka tetap berusaha menjaga stabilitas ekonomi keluarga dengan cara yang bijaksana.
Kemandirian telah menjadi karakter mereka, dan nilai itu harus dihormati, bukan dipatahkan oleh kebijakan yang timpang.
Madura tidak butuh belas kasihan, tetapi kesempatan untuk tumbuh adil di negeri sendiri. Pemerintah pusat mesti melihat Madura bukan sebagai daerah pinggiran, melainkan mitra pembangunan yang punya potensi besar untuk menopang ketahanan ekonomi nasional.
Kehadiran negara di Madura seharusnya bukan dalam bentuk penindakan, tapi pemberdayaan. Bukan dengan menutup pabrik, tapi membuka ruang dialog. Bukan dengan menghukum, tapi membantu mencari solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
Jika kebijakan pusat benar-benar berpihak pada rakyat, maka masa depan ekonomi Madura akan hidup kembali. Sebaliknya, jika pendekatan keras terus dipertahankan, maka pulau ini hanya akan menjadi saksi bisu atas kematian ekonominya sendiri perlahan, tapi pasti.
Penulis : Toifur Ali Wafa (Pimred nusainsider.com)
Penulis : Toifur Ali Wafa
