BATU, nusainsider.com — Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dengan kebijakan fiskal daerah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) lalu tersebut mengangkat tema “Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir” sebagai forum strategis untuk menyelaraskan tantangan operasional sektor hulu migas dengan percepatan pembangunan wilayah pesisir.
Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara keberlanjutan operasi hulu migas lepas pantai dengan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemerintah daerah di kawasan pesisir.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan industri hulu migas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan keberlanjutan investasi sektor energi nasional.
“Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komunikasi dan menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku industri hulu migas, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat di daerah pesisir,” ujar Anggono disela-sela sambutannya pada Kamis (18/6) lalu.
Rapat kerja tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang, serta perwakilan sejumlah KKKS yang beroperasi di wilayah Jabanusa.
Beberapa perusahaan yang hadir antara lain Kangean Energy Indonesia, Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Husky-CNOOC Madura Ltd., Medco Energi Madura Offshore, SAKA Indonesia Pangkah Ltd., Pertamina EP Field Poleng, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Posco International ENP Indonesia, hingga Prima Energi Bawean.
Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya penguatan formulasi distribusi nilai ekonomi agar semakin mencerminkan kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh kabupaten/kota pesisir terhadap keberlangsungan operasi migas offshore.
Anggono, sapaan akrabnya berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola energi yang berkelanjutan, meningkatkan keseimbangan fiskal daerah, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih erat antara industri hulu migas dan pemerintah daerah demi mendukung pembangunan wilayah pesisir yang inklusif dan berdaya saing.
Penulis : Wafa
