SUMENEP, nusainsider.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Anwar Sumenep menjadi sorotan publik setelah diketahui menerima alokasi anggaran fantastis pada tahun 2026.
Berdasarkan penelusuran nusainsider.com, puluhan Segmen belanja obat-obatan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mencapai pagu sebesar Rp18.118.465.259 yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Tak hanya itu, dalam rincian anggaran lainnya, puluhan segmen belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan juga tercatat mencapai Rp4.390.102.092. Besarnya alokasi dana tersebut memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan aktivis.
Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan Alarm, Andriyadi, mendesak Bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di RSUD Moh Anwar.
Ia juga meminta DPRD setempat agar turut mengawal penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Andriyadi, besarnya anggaran yang digelontorkan belum sebanding dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan masih lebih tinggi di Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget dibandingkan RSUD Moh Anwar.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, fasilitas pelayanan di RSI Kalianget dinilai lebih lengkap. Dokternya kompeten dan profesional, serta pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan pasien, baik jalur mandiri maupun BPJS,” ujarnya kepada nusainsider.com, Sabtu (4/4/2026).
Ia menambahkan, sejumlah indikator pelayanan seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ruang tunggu yang nyaman, parkir yang tertata, hingga kebersihan ruang rawat inap dan keramahan perawat dengan prinsip 5S, dinilai lebih optimal di RSI Kalianget.
Sementara di RSUD Moh Anwar, hal tersebut disebut belum sepenuhnya maksimal, meski anggaran telah tersedia.
Lebih lanjut, Andriyadi yang akrab disapa Andre mendorong DPRD Sumenep untuk melakukan audit menyeluruh, khususnya terhadap belanja obat-obatan dan jasa iklan di RSUD Moh Anwar.
Ia menyoroti minimnya transparansi sejak tahun sebelumnya terkait pengadaan obat dan penggunaan anggaran promosi.
“Perlu dipastikan apakah obat-obatan tersebut benar-benar dibeli sesuai kebutuhan atau justru berpotensi menjadi barang tidak layak pakai. Begitu juga dengan anggaran iklan, jangan sampai digunakan untuk menutup kelemahan pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Andre juga menilai, dugaan tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran puluhan miliar rupiah harus dilakukan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Moh Anwar Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, belum memberikan tanggapan. Nomor WhatsApp yang bersangkutan diketahui belum aktif saat dihubungi oleh redaksi.
Penulis : Wafa
