JAKARTA, nusainsider.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, mengapresiasi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menurunkan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah.
Menurut ning Lia, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban calon jemaah haji di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Ini merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penurunan biaya haji tentu sangat membantu dan meringankan calon jemaah,” ujarnya, Kamis (9/4).
Senator asal Jawa Timur itu menilai, kebijakan ini juga mencerminkan keberpihakan negara dalam memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Ia berharap, berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dapat mendorong transformasi penyelenggaraan haji Indonesia menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah sangat membantu masyarakat, dan ke depan diharapkan sistem haji semakin baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia, Adjie Mubarok, juga menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menyebut penurunan biaya haji sebagai kabar baik bagi calon jemaah.
“Ini kebijakan yang cukup baik dan meringankan jemaah haji Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Adjie mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan kualitas layanan haji.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar penyelenggaraan haji semakin profesional dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penurunan biaya haji tetap dilakukan meskipun terjadi kenaikan harga avtur global. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kita pastikan biaya haji diturunkan sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” ujar Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang, termasuk rencana pengembangan lahan seluas 45 hektare di Makkah untuk pembangunan perkampungan haji Indonesia.
Proyek ini mencakup pembangunan menara hunian serta usulan terminal khusus bagi jemaah Indonesia guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.
Penulis : Wafa
