JATIM, nusainsider.com — Kisah pilu meninggalnya balita bernama Raya (4 tahun) di Sukabumi dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, bahkan hingga ke otak, bukan sekadar tragedi biasa.
Bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, peristiwa tersebut merupakan alarm keras bagi bangsa untuk melakukan introspeksi dan pembenahan serius terhadap sistem kesehatan nasional.
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia itu, kasus Raya membuka mata bahwa masih ada celah besar dalam layanan kesehatan.
Mulai dari ketidakmerataan fasilitas, data kependudukan yang tidak sinkron dengan bantuan sosial, hingga sulitnya masyarakat miskin mengakses layanan BPJS Kesehatan.
“Kisah Raya jangan berhenti sebagai berita duka. Ini harus jadi momentum introspeksi, terutama dalam mendesain ulang sistem data dan layanan kesehatan agar tidak ada lagi rakyat kecil yang jatuh di celah sistem,” tegas Ning Lia, Sabtu (23/8/2025).
Putri KH Maskur Hasyim tersebut menekankan pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berbasis desa. Selama ini, banyak warga miskin justru tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan pemerintah karena data administrasi yang tidak sinkron.
“Data jangan hanya angka di atas kertas. Harus menjadi data hidup yang selalu diperbarui di level desa. Aparatur desa, bidan, hingga kader posyandu bisa dilibatkan untuk validasi lapangan,” jelasnya.
Dengan model DTSEN berbasis desa, setiap warga miskin dapat tercatat otomatis sebagai penerima manfaat BPJS (PBI).
Mereka akan terlindungi dari risiko kesehatan yang kerap tidak terdeteksi, seperti stunting, gizi buruk, hingga penyakit menular. Sistem ini juga memungkinkan layanan kesehatan lebih tepat sasaran.
Masalah lain yang mencuat adalah premi BPJS Kesehatan yang menunggak. Banyak warga miskin maupun pekerja informal akhirnya kehilangan akses kesehatan karena tidak mampu membayar iuran.
Menurut Ning Lia, solusinya bukan sekadar menagih, tetapi menghadirkan program rehabilitasi iuran.
Misalnya melalui skema restrukturisasi dan keringanan bagi keluarga miskin, koordinasi lintas kementerian agar data BPJS terkoneksi dengan DTSEN desa, hingga inovasi gotong royong berbasis komunitas.
Ia mencontohkan pemanfaatan dana sosial desa atau BUMDes untuk membantu warga menutup premi.
“Evaluasi ini bukan untuk melemahkan BPJS, tapi memperkuatnya agar lebih inklusif dan benar-benar hadir bagi rakyat kecil,” ujar doktor Manajemen Ekonomi Islam tersebut.
Lebih jauh, Ning Lia menegaskan tragedi Raya harus dijadikan refleksi bersama. Ia mengingatkan agar energi publik tidak habis untuk provokasi politik yang justru tidak produktif.
“Kasus Raya seharusnya menjadi panggilan moral. Jangan sibuk dengan aksi-aksi yang merusak kondusivitas. Energi bangsa lebih baik diarahkan ke kolaborasi memperkuat layanan kesehatan,” tuturnya.
Ia juga mendorong tokoh masyarakat, organisasi, hingga influencer digital untuk aktif dalam edukasi kesehatan berbasis desa, termasuk pencegahan infeksi parasit. Kampanye sanitasi dan gizi anak, kata dia, sangat penting agar generasi mendatang terbebas dari lingkaran kemiskinan kesehatan.
Selain itu, advokasi berbasis data valid perlu diperkuat, bukan sekadar kepentingan sesaat. Ning Lia menegaskan, tragedi yang menimpa Raya harus menjadi pemicu lahirnya perubahan nyata.
“Raya memang sudah pergi, tapi semangatnya jangan ikut terkubur. Inilah waktunya negara hadir lebih kuat melalui DTSEN yang sinkron, BPJS yang inklusif, dan edukasi kesehatan yang merata. Hak sehat adalah hak konstitusional setiap warga negara,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
