SUMENEP, nusainsider.com — Sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu berbagai aktivitas penting, mulai dari operasional nelayan, transportasi laut, distribusi logistik, hingga roda perekonomian warga yang sangat bergantung pada ketersediaan energi.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forum Pemuda Ra’as (FPR), Kurdiyansah, meminta pemerintah bersama instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi BBM di wilayah kepulauan.
Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Pulau Raas yang secara geografis berada di kawasan kepulauan. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“BBM merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Pulau Raas. Tidak hanya sebagai bahan bakar kendaraan, tetapi juga menjadi penopang aktivitas nelayan, transportasi laut, distribusi logistik, hingga roda perekonomian masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah memastikan distribusi BBM berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Kurdiyansah.
Ia menegaskan, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses energi sebagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah daratan.
Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait guna memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan.
Kurdiyansah juga mengingatkan bahwa persoalan tata niaga BBM di Pulau Raas bukanlah isu baru.
Beberapa tahun lalu, Forum Pemuda Ra’as pernah menyoroti dugaan praktik penimbunan dan permainan distribusi BBM yang dilakukan oleh oknum yang diduga bertindak sebagai tengkulak.
Menurutnya, persoalan tersebut hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat karena belum sepenuhnya terjawab. FPR pun meminta pemerintah dan aparat berwenang melakukan evaluasi serta penelusuran terhadap rantai distribusi BBM agar penyebab kelangkaan dapat diketahui berdasarkan fakta yang objektif.
“Beberapa tahun lalu kami pernah menyampaikan persoalan dugaan praktik tengkulak BBM di Pulau Raas. Hingga hari ini isu tersebut masih menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah bersama aparat terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif,” katanya.
FPR juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di Pulau Raas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Kurdiyansah berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat kepulauan, sehingga aktivitas nelayan, transportasi, serta sektor ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Harapan kami sederhana, pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan masyarakat Pulau Raas memperoleh akses BBM yang memadai. Dengan begitu, aktivitas nelayan, transportasi, dan perekonomian masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
