SURABAYA, nusainsider.com — Persoalan dana talangan senilai sekitar Rp300 juta kini menyeret aset tanah yang disebut bernilai lebih dari Rp3 miliar ke dalam pusaran sengketa hukum.
Kasus tersebut tidak hanya menyangkut Sri Indah Mujiati yang diduga dirugikan dalam persoalan dana talangan, tetapi juga Joni, seorang penjual nasi goreng yang terancam kehilangan tanah yang telah dibelinya sejak 2010.
Sengketa tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan nilai antara persoalan utang piutang sekitar Rp300 jutaan dengan aset tanah yang nilainya disebut mencapai Rp3 miliaran.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, selisih nilai yang hampir sepuluh kali lipat tersebut perlu menjadi perhatian serius. Persoalan ini tidak cukup dilihat dari aspek administratif atau kelengkapan dokumen semata, tetapi juga harus ditelusuri dari sisi substansi hubungan hukum, proses transaksi, serta kemungkinan adanya pihak yang dirugikan.
Terlebih, sengketa tersebut turut berdampak kepada Joni, pihak yang mengaku telah membeli sebagian tanah jauh sebelum persoalan dana talangan mencuat.
Berawal dari Pembelian Tanah pada 2010
Joni menceritakan, persoalan yang kini dihadapinya bermula ketika membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati pada 2010 dengan harga Rp170 juta.
Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah. Namun, dokumen asli sertifikat tersebut disebut berada di tangan pihak lain. Joni mengaku hanya menerima salinan fotokopi sertifikat sebagai dokumen pendukung transaksi.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Selama beberapa tahun, Joni mengaku tidak mengetahui adanya persoalan yang berpotensi mengganggu haknya atas tanah tersebut.
Namun, situasi mulai berubah pada 2016 ketika muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.
Dalam perkembangannya, persoalan tersebut diduga berujung pada peralihan atau penguasaan aset tanah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Dugaan praktik dana talangan bermasalah yang menyeret Sri Indah pun menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Terutama menyangkut dasar hubungan utang piutang, dokumen perjanjian, serta bagaimana proses peralihan hak atas tanah dapat terjadi.
Joni mengaku tidak memahami secara utuh hubungan hukum antara Sri Indah dan Tomi. Namun, ia mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang bisa berkembang menjadi transaksi jual beli hingga perubahan nama dalam sertifikat.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Sudah Membeli Tanah, Justru Disomasi Pengosongan
Persoalan semakin pelik karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Kondisi tersebut membuat Joni hingga kini belum mengantongi sertifikat tersendiri atas namanya, meskipun mengaku telah melakukan pembelian sejak 2010.
Situasi itu kemudian memunculkan persoalan baru. Joni mengaku menerima somasi dari pihak lain yang meminta dirinya mengosongkan tanah tersebut.
Somasi itu membuatnya terkejut. Sebab, menurut pengakuannya, transaksi pembelian tanah dilakukan langsung dengan Sri Indah Mujiati, bukan dengan pihak yang kini meminta pengosongan.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Joni menegaskan akan mempertahankan tanah yang selama ini diyakininya sebagai hak hasil transaksi pembelian yang sah.
“Saya mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang piutang antara para pihak, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi pembeli tanah yang mengaku telah bertransaksi sebelum munculnya persoalan.
Ning Lia Minta Persoalan Diusut Secara Objektif
Di tengah sengketa yang berkembang, Ning Lia menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan setiap pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
Menurutnya, perbedaan nilai yang mencolok antara utang sekitar Rp300 juta dan aset yang disebut mencapai Rp3 miliar harus menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.
Penelusuran secara menyeluruh diperlukan, mulai dari riwayat pinjaman, isi perjanjian, bukti transaksi, proses peralihan sertifikat, hingga dasar hukum penguasaan aset.
Hal tersebut penting agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak pihak lain yang mungkin tidak terlibat langsung dalam hubungan utang piutang, tetapi ikut terdampak akibat sengketa.
Kasus Joni menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, ia mengaku telah membeli tanah tersebut sejak 2010, sementara sengketa yang berkaitan dengan hubungan utang piutang baru muncul beberapa tahun kemudian.
Meski demikian, keabsahan transaksi dan status kepemilikan tanah tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta proses hukum yang berlaku.
Kini, kejelasan perkara tersebut masih menunggu proses penyelesaian hukum. Dugaan kerugian yang dialami Sri Indah dalam persoalan dana talangan maupun klaim hak Joni sebagai pembeli tanah sama-sama membutuhkan pemeriksaan secara objektif.
Sengketa ini menjadi gambaran bahwa persoalan utang piutang yang nilainya ratusan juta rupiah dapat berkembang menjadi perkara aset bernilai miliaran rupiah, bahkan berpotensi menyeret masyarakat yang sebelumnya telah melakukan transaksi pembelian.
Sorotan Ning Lia pun mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh berhenti pada formalitas dokumen. Aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara.
Sebab, di balik sengketa aset senilai Rp3 miliar tersebut, terdapat hak dan nasib masyarakat yang kini menanti kejelasan serta kepastian hukum.
![]()
Penulis : Wafa
















