SUMENEP, nusainsider.com — Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Kecam Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumenep yang dinilai tidak Mampu menjalankan Roda kepemerintahannya dengan Tagline Bismillah Melayani tersebut.
Pasalnya, ada banyak program yang dipoles dengan 8 Program Janji politik Fauzi-Eva dari awal kepemimpinan hingga Akhir jabatannya tahun 2024 ini dinilai Nihil dan tidak maksimal, terbukti, angka kemiskinan Sumenep masih menduduki peringkat ke-3 (Tiga) se-Jawa Timur, “kata Syaiful Bahri, Aktivis ALARM kepada Media ini, Kamis 01 Agustus 2024.
Mantan aktivis PMII Sumenep itu menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Bupati sumenep dari berbagai sektor tidak akan mampu menekan angka kemiskinan disumenep karena semuanya bersifat Ceremonial dan tanpa perencanaan yang Matang.
Kalender Visit dan Event Sumenep sejak 2019 hingga 2024 adalah bukti bahwa kegiatan tersebut dipaksakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Lokal. Namun faktanya, justru dijadikan sebagai Euforia pejabat dan Pencitraan.
Wirausaha Santri dan atau santri Enterpreneur yang menghabiskan anggaran Miliaran itu juga tidak mampu menghasilkan pengusaha muda yang kreatif dan berkelanjutan demi mempersempit angka pengangguran di Sumenep. Dan fakta-fakta lain berkaitan dengan data kemiskinan yang dibuat pesanan mas, “Jelasnya.
Persoalan kemiskinan di kabupaten sumenep tidak akan pernah selesai mas, jika pemkab mengedepankan kinerja bisnis bukan pelayanan.
Data kemiskinan yang menjadi tupoksi Dinas Sosial bersama Stakeholdernya dalam proses Verval Masyarakat Miskin (Maskin) misalnya, itu selalu saja salah kaprah.
Terbukti, Tahun lalu ada penerima PKH yang rumahnya mentereng seperti Istana dan Parkir Mobil di rumahnya, itu mendapatkan Bansos. Bahkan tidak menutup kemungkinan bukan hanya terjadi pada 1 masyarakat itu saja, “Imbuhnya.
Syaiful sapaan akrabnya menambahkan, dari sebagian polemik itu membuktikan bahwa Bupati Sumenep tidak mampu menjaga Amanah Rakyat dengan sebaik mungkin dan menjalankan 8 (Delapan) Program Janji Politiknya hingga detik-detik Akhir Jabatannya tahun 2024 ini.
Diantaranya, Bantuan Guru Ngaji yang hanya terealisasi di awal-awal jabatannya, Peningkatan pelayanan kesehatan yang dipoles dengan UHC namun peningkatan Kualitas dan SDM Petugas kesehatan masih banyak masalah utamanya ditingkat faskes, wirausaha santri yang tidak memiliki Output jelas, kerusakan lingkungan yang disebabkan tambak udang dan Galian C ilegal serta Rusaknya dunia pendidikan karena Kekerasan Seksual dan sebagainya”, Tambahnya.
Adapun delapan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati :
- Penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, dan guru madrasah diniyah serta dukungan program beasiswa.
- Peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar.
- Mencetak wirausaha santri dari kalangan muda di era industri 4.0.
- Pengembangan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik.
- Mewujudkan kawasan wisata Madura (visit Madura) dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (smart city).
- Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong.
- Meningkatan infrastruktur dan moda transportasi kepulauan.
“Semua program tersebut hanyalah cara Bupati untuk kemenangan pilkada 2019 lalu, dan akan ada janji-janji program lain untuk Pemenangannya mendatang di Pilkada 2024”, Tutupnya.
Penulis : Mif
