SUMENEP, nusainsider.com — ALARM Sumenep mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menggarap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sejumlah tempat wisata sejak tahun Kunjungan Wisata 2018 hingga 2024.
“Sampai saat ini objek wisata yang ada belum berkembang dengan baik. Salah satunya dari pembangunan, serta TDUP nya yang sebagian masih belum jelas,” kata Andriyadi kepada media nusainsider.com, 26 Juli 2024.
Pada intinya, lanjut Andre, Grand Design pariwisata terkait pengelolaan Visit Sejak 2018 Hingga Saat ini menjadi Event Sumenep 2024, saya menilai Disparbudpora tidak akan punya. Bahkan, kata andre menganggap bahwa kemungkinan Disbudporapar akan beralibi dengan mengacu kepada Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA).
“Kalau misalkan tidak punya Grand Design, lalu disetiap objek wisata ini mau dikelola seperti apa,” terangnya.
Bahkan, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu meragukan suksesnya pagelaran Event.
“Sangat ragu, karena sejauh ini belum mampu menkonsolidir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten terkait suksesi Event Sumenep, ditambah dampaknya bagi masyarakat lokal juga minim” tukasnya.
Dari itu kita bisa lihat sendiri, beberapa destinasi wisata di Sumenep ini lamban dan tidak meningkat. Serta, parahnya lagi sampai menurun dari segi pembagunan, dari itu cenderung dilupakan oleh masyarakat.
Andre juga menilai bahwa TDUP dan Grand Desain pariwisata di Kabupaten Sumenep memang diketahui dari dulu terkesan di sepelekan. Padahal, kata andre itu bentuknya sangat penting demi menunjang destinasi wisata agar pengelolaan dan pengembangannya lebih baik.
“Sementara wisata yang tidak ada TDUP-nya tidak akan sampai di angka 60% persen. Jadi harusnya Disbudporapar mampu mendorong semua pengelola wisata untuk segera diselesaikan dari Izin serta TDUP-nya, agar pengelolaan lebih tertata dengan baik,” pungkasnya.
Ditambahkan, Andre sapaan akrabnya juga menilai bahwa Disbudporapar selalu saja tidak maksimal dalam melakukan tanggung jawab dan program-programnya.
Salahsatunya juga Program Wirausaha Santri yang di Launching dan dilaksanakan sejak 2020 hingga 2024 ini belum ada Output yang jelas dan terkesan sebagai Ladang Basah menghabiskan Anggaran, “Tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan tidak bisa dihubungi media ini karena dua (2) akun Whatsapp pewarta selalu di Blokir.
Penulis : Mif
