JATIM, nusainsider.com — Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang layak bagi seluruh anak berkebutuhan khusus kembali ditegaskan Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama.
Dalam kunjungan kerja di SDN 13 Gresik, Ning Lia sapaan akrabnya menyampaikan bahwa inklusivitas pendidikan adalah tujuan bersama, sementara pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan kewajiban negara.
Menurut senator asal Jawa Timur tersebut, persoalan utama pendidikan inklusi di Indonesia terletak pada ketimpangan dukungan anggaran. Pemerintah menerapkan skema pendanaan BOS yang berbeda antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi.
Padahal, sekolah inklusi menjalankan dua model layanan sekaligus, yaitu pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
Realitas itu terlihat nyata di SDN 13 Gresik. Di wilayah dengan populasi sekitar 4.000 jiwa, terdapat banyak ABK yang membutuhkan layanan inklusi. Namun keterbatasan anggaran membuat sekolah hanya mampu menerima lima siswa ABK baru setiap tahun.
“Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi problem sosial yang nyata,” ujar putri KH Maskur Hasyim, tokoh NU Jawa Timur.
Situasi tersebut membuat banyak orang tua kesulitan mencari sekolah alternatif, sebab jumlah sekolah rujukan inklusi di Gresik masih sangat terbatas.
Ning Lia juga menyoroti masalah penyebaran sekolah inklusi yang masih berbasis wilayah terbatas, bukan berbasis kecamatan. Akibatnya, banyak orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah rujukan.
“Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu. Atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi,” jelas Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Peraih predikat Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI 2025 itu menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan menjadi hambatan bagi ABK untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, memberikan perhatian khusus bagi penguatan sekolah inklusi,” ujarnya.
Ning Lia mendorong langkah konkret, di antaranya:
- Penambahan anggaran BOS untuk pendidikan inklusi,
- Alokasi dana tambahan bagi sekolah inklusi yang menjalankan dua model layanan, serta
- Pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan agar akses pendidikan lebih merata.
“Sekolah inklusi harus tumbuh dengan baik. Mereka telah memberikan pelayanan luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” tegasnya.
Penulis : Wafa
