SUMENEP, nusainsider.com — Hujan deras dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah kawasan di Kota Sumenep terendam banjir. Genangan air terjadi di kawasan pusat kota hingga wilayah penyangga yang sebelumnya jarang terdampak.
Banjir tercatat melanda Jalan Trunojoyo, area Museum Keraton, Taman Bunga, hingga Jalan Pabian. Selain itu, air juga menggenangi Kebonagung, Batuan, Babbalan, dan Patean. Genangan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Warga setempat mengaku heran karena genangan air tak kunjung surut meski hujan telah reda sejak beberapa hari lalu. Mereka menduga ada perubahan sistem drainase dan hilangnya daerah resapan air.
“Dulu paling lama sehari, air sudah surut. Sekarang bisa dua hari lebih masih tergenang. Mungkin karena aliran air sudah tak punya jalur resapan,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya, Kamis (15/5/2025).
Dugaan warga ini merujuk pada pembangunan dua bangunan besar di wilayah resapan air dan sempadan sungai, yakni Hotel Myze dan Baghraf Health Clinic (BHC), yang dinilai berkontribusi memperparah banjir.
Hotel Myze dibangun di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, tepat di atas area yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Lahan itu kini tertutup bangunan dan paving blok.
Sementara BHC berdiri di Desa Babalan, juga Kecamatan Batuan. Lokasinya berada di atas lahan pertanian aktif serta dekat dengan sempadan sungai, yang menurut aturan tata ruang seharusnya dilindungi dari alih fungsi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Arif Susanto, membenarkan bahwa kawasan tempat berdirinya Hotel Myze merupakan daerah resapan air.
“Mulai dari Hotel Myze ke timur sampai ke perumahan, itu lahan resapan air semua memang,” ungkap Arif saat dikonfirmasi.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci proses perizinan pembangunan hotel tersebut dan apakah ada kajian lingkungan yang dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, belum memberikan penjelasan mendalam terkait keberadaan BHC di atas lahan pertanian.
“Kami masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut terkait status lahan tersebut,” ujarnya singkat kepada awak media.
Sorotan juga datang dari DPRD Kabupaten Sumenep. Anggota Komisi III, Akhmadi Yazid, menyebutkan bahwa banjir yang terjadi bukan hanya karena hujan deras, tetapi juga akibat buruknya pengelolaan tata ruang.
Menurutnya, banyak lahan resapan air yang telah dialihfungsikan secara ilegal, termasuk menjadi tambang Galian C di wilayah Batuan dan Rubaru, yang juga menjadi perhatian serius Komisi III.
“Salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan. Banyak tambang Galian C ilegal yang beroperasi dan memperparah kondisi banjir saat curah hujan tinggi,” tegas Akhmadi Yazid.
Ia menambahkan bahwa Komisi III akan menggelar rapat bersama pimpinan DPRD Sumenep untuk membahas langkah konkret penutupan tambang-tambang ilegal tersebut.
“Insyaallah besok kami akan rapat dengan pimpinan dewan untuk membahas penutupan tambang Galian C ilegal yang masih beroperasi,” imbuhnya.
Yasid menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal masalah ini agar tidak terus berulang, terutama jika pembangunan di Sumenep tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Banjir kali ini menjadi sinyal kuat bahwa penataan ruang di Kota Sumenep perlu dievaluasi. Kehilangan daerah resapan air dan maraknya tambang ilegal patut menjadi perhatian serius.
Bila tidak segera diatasi, banjir bukan hanya mengancam kenyamanan warga kota, tetapi juga berdampak pada ekosistem dan pertanian di wilayah sekitar.
Penulis : Dre
